PeluangNews, Jakarta – Perum BULOG bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas pangan nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh satuan kepolisian di Indonesia.
Persiapan program ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid dan dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) POLRI bersama jajaran Direksi Perum BULOG. Seluruh satuan POLRI di tingkat daerah turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan penyaluran beras SPHP agar dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Sinergi ini menjadi kekuatan dalam memasifkan penyaluran beras SPHP, memastikan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, tepat harga dan tepat sasaran,” ujar Suyamto, dalaman keterangan persnya, yang diterima pada Kamis (7/8/2025).
Program SPHP merupakan penugasan pemerintah kepada Perum BULOG melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Program ini berlangsung selama periode Juli hingga Desember 2025, dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras secara nasional. Untuk menjamin pemerataan, pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua pak atau 10 kilogram per konsumen.
Dalam rapat tersebut, BULOG juga menjelaskan skema distribusi beras SPHP yang dibatasi secara ketat agar tidak masuk ke pasar grosir. Penjualan hanya diperbolehkan melalui pengecer resmi seperti pedagang pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ritel modern, dan mitra Rumah Pangan Kita (RPK).
Selain itu, distribusi juga dilakukan melalui:
-
Pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan GPM,
-
BUMN seperti BULOG, ID Food, PT Pos Indonesia, PTPN, dan PIHC,
-
Instansi pemerintah termasuk Kementerian/Lembaga, TNI, dan POLRI.
Adapun harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP yang dijual dalam program GPM adalah sebagai berikut:
-
Rp12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi;
-
Rp13.100/kg untuk wilayah Sumatera lainnya, NTT, dan Kalimantan;
-
Rp13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.
Kapolri disebut akan menggunakan pelaksanaan GPM Beras SPHP sebagai salah satu indikator penilaian kinerja satuan di daerah. Hal ini menjadi bagian dari penguatan peran POLRI dalam menjaga ketahanan pangan secara langsung di lapangan.
Dengan dukungan pengawasan ketat dan sistem pelaporan berbasis digital, sinergi BULOG dan POLRI diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang lebih disiplin, transparan, dan menyeluruh. Pelaksanaan program ini dijadwalkan berlangsung serentak dalam waktu dekat di berbagai wilayah padat penduduk, khususnya melalui pasar rakyat dan kanal distribusi resmi. (Aji)