PeluangNews, Davos — Transformasi digital kerap dianggap sebagai ancaman bagi dunia kerja.
Namun Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, persoalan utama bukan pada hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan pada ketertinggalan keterampilan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi.
Berbicara dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Meutya mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya, dalam keterangannya.
Ia menilai, narasi tentang teknologi sebagai penyebab pengangguran massal kerap menyesatkan. Tantangan sesungguhnya terletak pada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja saat ini dan kebutuhan ekonomi masa depan.
Meutya mengutip laporan Future of Jobs World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030. Namun, di saat yang sama, sekitar 92 juta peran lama diperkirakan akan tergeser.
“Angka ini menunjukkan bahwa peluang kerja tetap ada, tetapi tidak otomatis bisa diakses semua orang. Tanpa reskilling dan upskilling dalam skala besar, manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu,” tegasnya.
Indonesia, dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, disebut memiliki modal besar untuk memanfaatkan transformasi digital. Namun potensi tersebut, menurut Meutya, bisa berubah menjadi risiko jika pembangunan keterampilan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Tujuannya agar kemajuan digital tidak hanya meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga membuka mobilitas sosial yang lebih luas.
Namun Meutya menegaskan, penguasaan teknologi saja tidak cukup untuk menghadapi dunia kerja masa depan.
“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Meutya menyebut dekade ini sebagai periode krusial bagi arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan. Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” pungkasnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah pemimpin global dari sektor teknologi dan pendidikan, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
