PeluangNews, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie memastikan akan menutup koperasi yang diduga sebagai salah satu dari tiga produsen MinyaKita bermasalah hasil temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dia mengatakan pihaknya akan mengecek lebih lanjut koperasi tersebut dan berkoordinasi dengan Satgas Pangan terkait tindak lanjut temuan tersebut.
“Iya, kita cek dulu kan. Kalau itu diproduksi oleh koperasi tentu kami akan menindak. Nanti kita cek itu koperasinya gimana?” kata Budi menjawab wartawan, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).
Menurut Menkop, pihaknya akan memeriksa apakah koperasi tersebut memang koperasi atau hanya kedok penipuan. Apabila memang koperasi dan merugikan masyarakat, tidak segan Budi Arie akan menutup koperasi tersebut.
“Pokoknya semua koperasi yang merugikan rakyat pasti akan kita tindak tegas. Ya, kita tutup. Tutup koperasi kan itu koperasi yang merugikan masyarakat,” jelas Budi.
Sebelumnya diberitakan, Mentan Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dalam sidak itu, Amran menemukan MinyaKita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML).
Minyak tersebut diproduksi oleh:
1. PT Artha Eka Global Asia, Depok, memproduksi MinyaKita dalam kemasan botol 1 liter,
2. Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), Kudus, memproduksi MinyaKita kemasan botol 1 liter,
3. PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, yang memproduksi MinyaKita dalam kemasan botol 2 liter.
Selain itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang seharusnya Rp 15.700/liter tetapi dijual Rp 18.000/liter.
“Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran, di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).
Temuan minyak goreng rakyat yang bermasalah tersebut mengundang reaksi banyak pihak.
Bahkan Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin menegaskan, ditemukannya MinyaKita yang tidak sesuai takaran di pasaran menjadi bukti bahwa polemik pangan di Indonesia semakin hari tak terkendali.
“Setelah harga beras melonjak dan stok pangan kerap menjadi polemik, kini giliran minyak goreng rakyat, MinyaKita, yang kembali bermasalah. Temuan terbaru menunjukkan takaran MinyaKita di pasaran tidak sesuai dengan yang seharusnya,” kata Miftahudin, di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menko Pangan Zulkifli Hasan, menurut dia, yang seharusnya bertanggung jawab atas stabilitas pangan, justru terlihat gagal mengatasi persoalan yang berulang. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan pangan seolah berjalan tanpa arah yang jelas.
“Ini bukan hanya soal takaran MinyaKita yang kurang, tapi mencerminkan betapa buruknya tata kelola pangan kita. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada perbaikan signifikan. Zulkifli Hasan jelas gagal,” ujar Miftahudin, menegaskan.
Penyelidikan Polri terkait takaran Minyakita yang tidak sesuai dengan isi yang ditentukan membuahkan hasil.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Helfi Assegaf yang menindaklanjuti temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, telah mendapati Minyakita yang disunat.
Berdasarkan temuan Polri, kemasan minyak goreng itu tidak sesuai dengan takaran aslinya.
Sebagai respon atas temuan dan penyelidikan tersebut, Mendag Budi Santoso, Senin (10/3/2025), mengaku MinyaKita yang tidak sesuai takaran mulai ditarik dari pasaran.
Publik kini tinggal menunggu tindak lanjut sanksi hukum terhadap tiga produsen bermasalah tersebut sebagaimana dinyatakan aparatur pemerintah itu. []
