Peluang news, Jakarta – BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menyerahkan naskah kebijakan ekonomi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin (18/12/2023).
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, naskah kebijakan itu terdiri dari empat kajian.
Adapun, keempat kajian tersebut di antaranya yang pertama yaitu mengenai Percepatan Inklusi Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren.
Yang kedua, mengenai Ekosistem Pemenuhan Kebutuhan Talenta Digital di Indonesia.
Ketiga, Transformasi Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Perekonomian Indonesia.
Kemudian yang keempat yaitu tentang Optimalisasi Manfaat Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap wilayah sekitar.
Susiwijono menjelaskan, empat kajian tersebut telah disepakati melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2022.
“Hal terpenting yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana untuk memanfaatkan hasil-hasil dari kajian ini bersama dengan unit-unit kerja,” jelas Susiwijono dalam keterangan resminya, Selasa (19/2/2023).
“Kami akan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi unit kerja kedeputian dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait,” sambungnya.
Sebagai informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan integrasi semua unit Litbang dari Lapan, Batan, LIPI, Kemenristek, BPPT, dan Litbang Kementerian (K/L) sehingga dukungan penelitian dan kajian di setiap K/L praktis beralih menjadi tugas, fungsi, dan wewenang BRIN. Hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 78 Tahun 2021. (OL-1)
Baca Juga: BRIN Dorong Pengusaha Kepri Menyuplai Kebutuhan Daging Ayam ke Singapura
Baca Juga: Ketum Dekopin : Koperasi Mampu Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
