TERNYATA,BPS belum memiliki sumber data yang pasti dan valid tentang transaksi e-commerce atau online. Apa pasal? Begitu sulitkah? Kepala BPS Suhariyanto menyebut, ” Menurut kami, e-commerce itu lebih merupakan perubahan transaksi, barangnya itu-itu saja. Kalau dulu barangnya langsung ke konsumen, sekarang pindah melalui e-commerce”.
Terjadi pergeseran transaksi dari konvensional ke online.Tapi terbatas di kalangan kelas menengah ke atas. Secara global, angka dari berbagai transaksi e-commerce belum menunjukkan pasti berapa share-nya. Suhariyanto yakin,lebih kecil dari total konsumsi. Transaksi e-commerce dapat dilihat dari sisi produksi dan konsumsi.
BPS memang tak bisa sendiri mendata e-commerce. Perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder lainnya dan melibatkan pihak swasta. Setelah itu baru BPS memasukkan data khusus e-commerce dalam struktur pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, diyakini api pertumbuhan online tumbuh tidak melonjak jauh seperti yang dibayangkan.
Kalau data transaksinya saja tak punya, jangan tanya pajaknya bukan? Apa sulitnya sih mengoordinasikan masalah itu? Dibanding menaikkan pajak, harga BBM, TDL, pencabutan subsidi ini itu; merekapitulasi bisnis online ini mungkin pekerjaan yang lebih sulit. Tapi, apa iya?
Benny Bunyamin
Kampung Melayu, Jakarta
