PeluangNews, Jakarta – Indonesia raih pengakuan internasional penting di bidang regulasi kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebagai WHO Listed Authority (WLA) untuk regulasi produk medis, termasuk vaksin. Informasi resmi ini tercantum di situs WHO pada 21 Desember 2025.
Pengakuan tersebut menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator ternama dunia, seperti Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, yang juga memperoleh status WLA pada periode yang sama. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang sistem regulasinya diakui memenuhi standar global tertinggi. Status WLA memungkinkan produk farmasi dan vaksin Indonesia masuk ke dalam daftar produk yang direkomendasikan WHO.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen jangka panjang untuk membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang berbasis sains, transparan, dan berstandar internasional. Proses evaluasi WLA telah dijalani BPOM sejak 2023 melalui serangkaian penilaian yang ketat.
“Status WHO Listed Authority merupakan pengakuan global atas kapasitas dan kredibilitas sistem regulasi BPOM. Ini bukan hanya prestasi kelembagaan, tetapi juga kemenangan bagi sistem kesehatan nasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat,” ujar Taruna.
WHO menilai bahwa Indonesia telah menerapkan standar internasional setara dengan negara-negara yang sudah terdaftar WLA. Evaluasi dilakukan secara ketat, berbasis data dan sains, dengan fokus pada keamanan, efektivitas, dan mutu produk medis, termasuk obat dan vaksin.
Bergabungnya BPOM dan TGA Australia menambah jumlah otoritas global WLA menjadi 41 dari 39 negara, menunjukkan ekosistem regulasi kesehatan dunia yang semakin inklusif. Dr. Yukiko Nakatani, WHO Assistant Director-General for Health Systems, Access and Data, menegaskan bahwa perluasan jaringan WLA memperkuat kerja sama internasional dan mempercepat akses masyarakat dunia terhadap produk kesehatan yang aman dan berkualitas.
Pencapaian ini memiliki dampak strategis bagi Indonesia, antara lain:
- Meningkatkan produksi dalam negeri sehingga mendukung kemandirian obat dan vaksin;
- Mendorong ekspor produk farmasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- Memperkuat ketahanan rantai pasok, terutama dalam situasi darurat kesehatan;
- Meningkatkan reputasi Indonesia di arena diplomasi kesehatan global.
Taruna menambahkan, keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi negara berpendapatan rendah dan menengah dalam memperkuat sistem regulasi kesehatan nasional sesuai standar global.
“Ini merupakan kerja keras seluruh elemen BPOM dan industri farmasi. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah bagi regulasi kesehatan nasional,” ujar Taruna Ikrar.
Berdasarkan WHO NRA Benchmarking Assessment tahun 2018, BPOM telah mencapai Maturity Level 3 (ML3) untuk vaksin dan termasuk dalam daftar transitional WLA (tWLA) bersama 19 negara lainnya, termasuk Australia dan Brasil. Dengan status WLA, transisi global dari stringent regulatory authorities (SRA) kini telah selesai, dan BPOM berada dalam sistem WLA terpadu yang transparan dan dapat diandalkan.
“Bagi Indonesia, status WHO Listed Authority menegaskan bahwa penguatan regulasi bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan investasi strategis bagi perlindungan kesehatan, ketahanan nasional, dan daya saing global,” tutup Taruna Ikrar.
