JAKARTA—–Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan optimis memenuhi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo menaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Saat ini kemudahan berusaha atau ease of dong bussiness Indonesia berada pada posisi ke 73 dari 190 negara.
“Kami optimis masuk ke peringkat 50 besar,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/19) usai rapat terbatas dengan Presiden.
Dalam rapat terbatas itu, kepala negara meminta para jajaran menteri di kabinet merumuskan kebijakan dan program yang bisa mendorong peringkat kemudahan berusaha Indonesia meningkat lagi. Targetnya di peringkat 40 sampai 50.
Bahlil mengungkapkan, mendatan perizinan investasi cukup dilakukan di BKPM. Pihaknya akan membantu dan mendampingi pengurusan perizinan kementerian yang dinilai sulit. Paling lambat Desember, seluruh perizinan yang terkait usaha yang selama ini ada di kementerian lembaga semua akan difokuskan ke BKPM.
Mulai Januari 2020 perizinan di kementerian dan pemerintah daerah dapat dilakukan di BKPM melalui sistem online single submission (OSS).
“Mulai Januari, sistem OSS ini akan mengintegrasikan baik perizinan di pemerintah pusat maupun di daerah,” kata Bahlil.
Lanjut di, nilai investasi yang sudah ada saat ini sebesar Rp 708 triliun. Sayangnya, investasi tersebut belum berjalan lantaran rumitnya proses perizinan. Hal ini membuat Presiden menginstruksikan agar proses perizinan investasi-investasi tersebut segera diselesaikan.
“Investasi existing Rp708 triliun yang belum diesekusi, atas perintah presiden harus segera diselesaikan dan dari Rp708 triliun sampai dengan minggu sekarang sudah sekitar Rp 89 triliun sudah tereksekusi. Dari Rp708 triliun itu cuma 24 perusahaan dan sekarang dua sudah kita lakukan,” papar dia.
Sebagai catatan, untuk menyusun peringkat kemudahan bisnis, Bank Dunia menggunakan metode sederhana yang mengkalkulasi 41 indikator dalam 10 topik terkait kemudahan berusaha yang dilakukan sebuah negara.
Namun di mata Bank Dunia, Indonesia sebenarnya masuk dalam 42 negara yang melakukan perbaikan bisnis bersama dengan India, Bahrain, Myanmar, hingga Qatar.
Hal itu dibenarkan Direktur Program Indef Ester Sri Astuti dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, bahwa dalam berapa hal ada kemajuan. Di antaranya Indonesia membuat memulai bisnis lebih mudah dengan menggabungkan berbagai pendaftaran jaminan sosial dan dengan mengurangi biaya notaris di Jakarta dan Surabaya.
“Indonesia mempermudah pendaftaran properti dengan mengurangi waktu untuk menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama dan meningkatkan transparansi daftar tanah. Namun reformasi ini baru berlaku untuk Jakarta dan Surabaya,” papar Ester.
