Peluang News, Jakarta – Program pendampingan Bisnis Layak Funding (BisLaF) 2024 hasil kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan PT Wirausaha Sejahtera Indonesia (Wiseco.id) ditutup bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan pitching day di region terakhir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Asisten Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Ali Manshur mengatakan, program ini merupakan momentum bagi para pelaku usaha untuk dapat mentransformasikan bisnisnya menjadi lebih baik.
“Memiliki fundamental bisnis yang kokoh, manajemen bisnis yang tertata, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas bisnisnya,” kata Ali dalam acara pitching day fasilitasi pembiayaan UKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (14/9/2024).
Ia menyampaikan, setidaknya terdapat enam region yang telah dilaksanakan pendampingan di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan terakhir Nusa Tenggara Barat.
“Dari ribuan UMKM yang menjadi peserta dalam program ini, beberapa telah mendapatkan pendanaan di antaranya Inagi (PT Inovasi Anak Negeri), Ruthob Rayan (PT Rayan Barokah Utama), dan Ayam Penyet Bandung. Sementara puluhan peserta UKM lainnya sedang dalam proses pendanaan, dengan nilai miliaran rupiah,” jelasnya.
Untuk saat ini, kata Ali, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan akses pembiayaan melalui kajian-kajian skema pembiayaan baru serta pendampingan kepada pelaku UKM yang diharapkan dapat mengurangi financial gap UMKM.
“Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih berkisar 20,95 persen atau sebesar Rp1.540 triliun nilai kredit yang diberikan kepada UMKM dengan pembagian porsi kredit kepada usaha mikro sebesar 45,36 persen, usaha kecil sebesar 31,58 persen, dan usaha menengah 23,06 persen,” paparnya.
Lebih lanjut, Ali menerangkan, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) saat ini terdapat 69,5 persen UMKM masih belum menerima kredit. Dari jumlah tersebut sebanyak 43,1 persen UMKM mengaku memerlukan pembiayaan dari perbankan. Sehingga masih banyak UMKM yang masih membutuhkan pendanaan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya financial gap UMKM di Indonesia sebesar Rp1,6 triliun karena belum mampu tersentuh dukungan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
“Apalagi, sebanyak 1.900 lebih pelaku UMKM telah terjaring dalam program ini dan 180 UKM di antaranya telah didampingi secara intensif. BisLaF menjadi jembatan UKM untuk meraih pendanaan dengan lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkap Ali.
“Dengan demikian, maka UKM ini dipersiapkan untuk dipertemukan dengan funder dan juga investor swasta secara langsung melalui kegiatan pitching,” imbuhnya.
Tercatat ada 10 funder telah bergabung dalam program ini untuk mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UKM. Funder dan investor tersebut adalah BNI, BRI, BSI, Mandiri, dan LPEI, URUN RI, DanaHub, Shafiq, Bizhare, dan Alami Sharia, serta beberapa investor swasta.
Pendanaan dari funder ini nantinya diharapkan dapat membantu mengembangkan bisnis para UKM peserta BISLAF sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
“BisLaF ini menjadi salah satu strategi KemenKopUKM untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UKM. Saya mewakili pemerintah merasa berbangga dan berbahagia jika program ini dapat membuat sebanyak mungkin pemilik bisnis untuk tumbuh berkembang dan siap untuk lebih berdaya saing,” tuturnya.
Selain itu, KemenKopUKM juga sedang melakukan berbagai kajian terkait skema pembiayaan baru untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan bagi UKM, khususnya bagi pelaku usaha penyedia barang/jasa pemerintah dan pembiayaan rantai pasok.
Skema pembiayaan ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UKM di tanah air.
