PeluangNews, Jakarta – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari US $427,6 miliar pada triwulan III 2025 menjadi US $431,7 miliar atau sekitar Rp7.300 triliun pada triwulan IV-2025.
“Dengan demikian, maka rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,9%,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Meski naik, menurut Ramdan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Selain rasionya yang tetap terjaga, BI mencatat bahwa ULN Indonesia didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan.
Dia menjelaskan secara lebih rinci bahwa, posisi ULN pemerintah pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar US $214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar US $210,1 miliar.
Perkembangan ULN itu dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Dikatakan, sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8%), jasa pendidikan (16,2), konstruksi (11,7%), serta transportasi dan pergudangan (8,6%).
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US $192,8 miliar pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar USD 194,5 miliar
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.
BI juga mencatat ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta. []
