PeluangNews, Jakarta – Polemik pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2026 terus bergulir.
Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan keterangan pers, Kamis (9/4/2026).
Dadan menjelaskan, seluruh unit sepeda motor listrik untuk operasional Kepala SPPG merupakan hasil karya dalam negeri.
“Seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5%,” katanya.
Produksi kendaraan roda dua itu dilakukan di fasilitas manufaktur di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” ujar Dadan.
Dia membantah informasi yang menyebutkan jumlah pengadaan sepeda motor listrik BGN mencapai 70.000 unit.
“Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar,” kata Dadan, menandaskan.
Kendati masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan motor listrik itu secara administratif dan keuangan berlangsung pada 2026.
“Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran,” ujarnya.
Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap yakni termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit.
Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.
Motor ini dibeli dengan anggaran 2025 senilai sekitar Rp42 juta per unit, di bawah harga pasar, guna menunjang distribusi makan bergizi gratis (MBG) terutama di daerah sulit. []
