hayed consulting
hayed consulting
lpdb koperasi
Daerah  

Lahan Sawit di Aceh Tamiang Akan Jadi Lokasi Hunian Korban Bencana Sumatra

Mendagri Tito Izinkan Kepala Daerah dan ASN ke Luar Negeri untuk Dinas dan Berobat
Mendagri Tito Karnavian/Dok. Puspen Kemendagri

PeluangNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, lahan sawit di Kabupaten Aceh Tamiang bakal dijadikan lokasi hunian bagi para korban bencana Sumatra.

“Termasuk juga tanah-tanah yang menjadi milik pemerintah tapi dikuasai swasta sebagian mungkin bisa dipakai untuk relokasi, misalnya HGU (Hak Guna Usaha), seperti Tamiang,” kata Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, dalam jumpa pers, Kamis (8/1/2026).
.
“Kami rapat dengan Bupati dan Forkopimda, di sana itu ada beberapa lahan-lahan sawit di dekat kota di sana, yang yang sudah dikomunikasikan juga kepada pemegang HGU-nya, mereka sanggup untuk melepaskan sebagian,” ujarnya.

Menurut Tito, pemanfaatan lahan sawit tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar relokasi warga terdampak bencana di Sumatra menggunakan tanah milik pemerintah.

“Ada yang 50 hektare, 100 hektare, ada yang 75 hektare, ada yang 25 hektare, dilepaskan. Artinya dikembalikan ke negara untuk digunakan untuk hunian atau relokasi,” kata dia.

Dia mengemukakan warga yang sebelumnya bermukim di desa-desa yang kini hilang akan direlokasi.

“Otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan, dan kita akan tentu harus cari satu, cari tempat untuk relokasi desa itu,” ucapnya.

Namun demikian, jika warga tidak ingin direlokasi, pemerintah menawarkan opsi lain yakni pindah ke lokasi yang dipilih sendiri.

Dalam skema ini, warga akan menerima bantuan biaya pembangunan sebesar Rp60.000.000, ditambah Rp 3.000.000 untuk perabotan dan Rp 5.000.000 untuk dukungan ekonomi.

“Tapi ada saran juga dimasukkan dalam daftar PKH (Program Keluarga Harapan), setidaknya enam bulan. PKH artinya bantuan langsung tunai selama enam bulan. Nah ini sedang dalam pendataan oleh kita,” imbuh Tito.

Tito mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menilai apakah desa yang hilang tersebut masuk dalam kategori rawan atau tidak. []

pasang iklan di sini
octa vaganza