PeluangNews, Jakarta – Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pro dan kontra.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menuturkan, isu penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.
Feri melihat ini hanyalah gagasan yang muncul bagaimana bagi-bagi kekuasaan akan menjadi jauh lebih besar ke depan. “Ini bagi saya tidak efektif. Beberapa negara yang sistem kabinetnya lebih efisien hanya membagi menteri menjadi 11-15 kementerian,” kata Feri, Kamis (9/5).
Pusat studi konstitusi pernah mengusulkan pada 2013-2014 bahwa kabinet sebaiknya hanya 26 menteri. Beberapa menteri akan membawahi beberapa kementerian.
Sedangkan Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Sera Tamara, “Kita disuguhkan pada situasi dimana proses pemerintahan ke depan dijalankan bukan berbasiskan kepentingan dan kemauan membentuk kebijakan yang baik bagi masyarakat,” kata Seira dalam diskusi di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5).
Menurut dia, rencana ini memperlihatkan komposisi kabinet pemerintah ke depan hanya untuk mengakomodasi jabatan-jabatan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk koalisi atau memberi dukungan sebelumnya.
Seira menyebutkan hubungan timbal balik ini biasanya dikembalikan berupa jabatan. “Segala bentuk dukungan yang diberikan pada akhirnya tidak ada yang gratis dan diberikan secara ikhlas. Yang jadi rugi siapa? Masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza mengutarakan wacana penambahan kementerian di era Prabowo-Gibran tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan uang negara.
Menurut Yusril, seharusnya yang dilihat adalah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ke depan.
“Wacana yang berkembang Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40, itu sah saja. Jumlah kementerian memang harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo ketika kampanye,” kata Yusril, Jumat (10/5).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan ide yang bagus.
“Saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” katanya usai Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5) malam.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai tantangan yang dimiliki sehingga penambahan nomenklatur merupakan hal yang bagus. Namun begitu, lanjut dia, ditambah atau tidak kementerian merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih.
Sementara itu, mengenai kader PAN yang siap untuk masuk ke dalam kabinet mendatang, Zulhas mengakui sudah ada beberapa nama. Antara lain, Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Saleh Partaonan Daulay.
Namun, Zulhas menyerahkan pengisian posisi menteri sepenuhnya kepada presiden terpilih. []
