hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza
Ragam  

Beli Hasil Pertanian, Mendag Usulkan Dana Rp 100 Triliun untuk BUMN

Jakarta (Peluang) : Pemerintah akan membeli produk pertanian dengan harga terbaik.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengusulkan dana sebesar Rp100 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan digunakan membeli hasil panen pertanian.

 “Saya usulkan dana Rp100 triliun kemarin dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden. Ini yang sedang dibahas,” kata Mendag saat meninjau  harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Badung, Bali, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan itu dan memerintahkan pembentukan BUMN yang akan membeli hasil pertanian, termasuk kedelai dan jagung.

Pemerintah akan membeli hasil petani dengan harga terbaik. Misalnya kata Zulkifli, harga yang ditentukan petani adalah Rp10.000 per kilogram (kg), namun di pasar harganya Rp 6.000 per kg.  Maka pemerintah akan membeli dengan harga Rp10.000 per kg.

“Jagung misalnya, di pasar murah, pemerintah akan beli harga terbaik. Itu sudah disetujui. Sekarang sedang dirancang BUMN yang akan menanggulangi produk pertanian,” ujar Zulkifli. 

Sehingga lanjutnya, petani hanya perlu fokus produksi dan tidak perlu mengkhawatirkan soal harga. Terlebih saat musim panen tiba, di mana harga produk pertanian turun drastis. 

“Nanti dibentuk BUMN yang membeli hasil pertanian, sehingga petani kita terjamin harganya. Jadi, mereka produksi saja, tidak perlu memikirkan harganya,” ungkap Mendag.

Dalam Ratas pada Selasa (19/9/2022) Presiden Widodo menginstruksikan agar petani tidak dibebani dengan urusan pemasaran. 

“Petani produksi. Kalau produksinya banyak, yang beli Badan Pangan Nasional atau BUMN.  Kan di China, Vietnam dan Thailand begitu. Beras, jagung, kedelai dibeli pemerintah. Kalau kita berlebih bisa diekspor,” kata Jokowi dalam Ratas.

Mendag berharap kebijakan tersebut dapat 

membuat Indonesia swasembada pada komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai.

Seperti halnya kedelai kata Zulkifli, di mana pada tahun 90-an, produksinya di Indonesia  bisa mencapai 1,5 jutaan ton. Namun saat ini hanya sekitar 200-an ribu ton. 

“Agar kita bisa swasembada, itu masalahnya sebetulnya ada di harga. Jadi keputusan penting disiapkan Badan Pangan Nasional, dan BUMN nanti membeli hasil produksi petani,” tandasnya.

pasang iklan di sini