Jakarta (Peluang) : Realisasi belanja PDN akan terus meningkat hingga akhir tahun hingga terpenuhi target Rp 950 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dari target Rp 950 triliun telah mencapai separuhnya.
Hal ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap ekonomi nasional karena belanja ditujukan untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di awal, belanja PDN kita targetkan sebesar Rp 400 triliun, tapi saat ini telah terealisasi Rp 487 triliun dari komitmen Rp 950 triliun,” kata Menko Luhut dalam Business Matching PDN Tahap Empat dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat (7/10/2022).
Kemudian lanjut dia, terkait adanya capaian e-katalog, disebutkan Luhut, pencapaian telah menembus 1,3 juta produk tayang. Angka ini juga melebihi target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 1 juta produk.
Menurutnya, dengan perkembangan yang terus menunjukkan tren positif angka realisasi belanja PDN akan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Saya optimis dengan tren seperti ini, hingga akhir tahun lebih dari 1,5 juta produk, terutama produk UMKM dan koperasi,” ujarnya.
Menko Marves mengatakan, gerakan aksi afirmasi PDN yang sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu terobosan yang baik.
Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.
Sebagai contoh, sebut Luhut, konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk keperluan media pendidikan dan administrasi perkantoran yang dilakukan pada Juli 2022, meningkatkan hingga mendekati 30 persen.
Terlebih, dengan telah diluncurkannya produk kartu kredit pemerintah domestik. Produk ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran.
Tentunya lanjut dia, agar upaya ini berkelanjutan perlu akselerasi beberapa komitmen.Yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri, dan menggunakan kartu kredit pemerintah domestik pada awal 2023.
Luhut menjelaskan, akan ada dasar hukum yang berlaku untuk membantu bangsa ini melangkah dalam implementasi aksi afirmasi belanja produk dalam negeri, yaitu RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Melalui dasar hukum yang akan disahkan ini, Luhut berharap nantinya ini menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.
“Kita realisasikan komitmen pada aksi afirmasi ini, untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5-1,7 persen, dengan penyerapan 2 juta tenaga kerja,” tutupnya.
