Peluang News, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia.
Dia menjelaskan, peran penting ini ditunjukkan dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang sebear 60 persen. Bahkan, UMKM menyerap hampir 97% tenaga kerja di tanah air.
Dia menyampaikan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor.
Menurutnya, kontribusi tersebut akan terus ditingkatkan sehingga akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun yang akan datang.
“Jadi, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama ini telah dilakukan salah satu inisiatif yakni hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen Pemerintah kepada masyarakat,” ujar Airlangga Hartarto dalam kegiatan BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025, di kawasan Tangerang, Kamis (30/1/2025).
Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, Pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain. Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.
Kemudian, Pemerintah juga akan terus memperkuat inklusi keuangan yang menjadi fondasi penting guna memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hingga saat ini, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7%, dan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045,” ucap Airlangga.
“Untuk itu, saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook ini yang melibatkan lebih dari seribu UMKM karena sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pemberantasan kemiskinan,” sambungnya.
Sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, lanjutnya, Pemerintah juga telah memiliki berbagai strategi, yang di antaranya seperti membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM, kemudian mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Lalu, Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Selanjutnya juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.
Tak hanya itu, Pemerintah juga telah mencetuskan sejumlah program, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang bertujuan untuk mendorong demand side UMKM di seluruh Indonesia. (Hawa)
