Peluang News, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkomitmen untuk terus memperkuat ketangguhan sektor jasa keuangan di tanah air.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena mengatakan, komitmen ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya risiko fraud dan ancaman finansial global.
“Hal tersebut dilakukan melalui berbagai langkah yang antara lain mencakup penguatan regulasi terkait Anti-Fraud, mendorong penerapan tata kelola yang baik, dan penggunaan supervisory technology dan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan pengawasan,” ujar Sophia dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).
Selain itu, dia juga menekankan mengenai pentingnya pendekatan yang kolaboratif pada saat menghadapi tantangan fraud yang sangat kompleks khususnya di industri jasa keuangan.
“Karena dengan adanya pendekatan dan kolaborasi, maka semua pihak dapat menyelaraskan upaya dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons fraud,” ucapnya.
Sebagai upaya untuk pencegahan dan penindakan tindakan kecurangan di Sektor Jasa Keuangan, OJK pun saat ini telah menerbitkan regulasi terkait dengan tata kelola dan Anti-Fraud untuk menjaga integritas di sektor jasa keuangan.
“Yang antara lain yaitu Peraturan OJK (POJK) No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan POJK terintegrasi untuk diterapkan seluruh sektor jasa keuangan, POJK No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, dan POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan,” ungkap Sophia.
“Oleh sebab itu, OJK akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan yang telah diterbitkan dan melakukan evaluasi peraturan secara berkala sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF),” sambungnya.
