Jakarta—Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mulai menggambarkan mana saja aset yang akan dipakai untuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebutkan bahwa telah melihat skema apa yang akan digunakan dalam pemanfaatan aset ini sehingga bisa menghasilkan yang optimum dan memberikan hasil yang maksimal.
“bahwa aset yang dimanfaatkan adalah yang sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Artinya aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).” Ucap Rionald, jumat (8/4/2022)
Selain itu, Kemenkeu juga akan menunggu kebutuhan anggaran pasti yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara. Sehingga nantinya pemanfaatan aset bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggaran.
selanjutnya, ia melihat nanti terhadap kebutuhan mereka ketika sudah mulai memindahkan kegiatan sebagian operasional ke IKN. Sebelumnya, pemerintah memberi opsi pemanfaatan gedung-gedung yang tak dipakai di DKI Jakarta untuk disewakan.
Nanti uang sewa yang diperoleh dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk membangun IKN.
Sebagai informasi, pemindahan K/L akan dilakukan secara bertahap dalam lima klaster yaitu klaster pertama di antaranya Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK), Kementerian Koordinator, dan Kementerian triumvirat.
Sedangkan klaster kedua yaitu kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN dan kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
Untuk klaster ketiga adalah kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi. Kemudian, klaster keempat yakni pemindahan lembaga pemerintah non-kementerian.
Terakhir, klaster kelima adalah lembaga non-struktural, sedangkan terdapat pula kelembagaan yang tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan
