Oleh: Edy Mulyadi
PeluangNews, Jakarta – Perang Israel/AS–Iran meluas. Sejumlah proxy kedua belah pihak mulai ikut terjun ke medan tempur. Serangan udara berbalas rudal. Kawasan Timur Tengah makin panas. Dunia cemas.
Di tengah situasi itu, muncul tawaran Indonesia menjadi mediator. Presiden Prabowo Subianto disebut siap menjembatani dialog. Bahkan jika perlu terbang ke Teheran, Iran.
Niat baik? Tentu.Tapi diplomasi bukan cuma soal niat. Diplomasi itu soal diterima atau tidak pihak-pihak terkait. Respons Kedutaan Besar Iran di Jakarta pun sudah keluar. Mereka “mengapresiasi” tawaran Indonesia. Bahasa yang sopan. Halus. Tetapi bukan persetujuan. Bukan juga komitmen dialog. Apalagi permintaan resmi. Jujur saja, itu cuma basa-basi diplomatik.
Dan ada bagian yang jauh lebih penting. Dalam konferensi pers yang sama, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan posisi negaranya terkait peluang negosiasi dengan Amerika Serikat.
“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegasnya.
Kalimat ini bukan basa-basi diplomatik. Ini menutup pintu. Iran pernah menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action. Dunia mengenalnya sebagai JCPOA. Namun pada era Donald Trump, Amerika mundur sepihak. Sanksi dijatuhkan kembali. Kesepakatan diabaikan. Kepercayaan runtuh di titik itu.
Jadi ketika Iran mengatakan perundingan dengan Amerika tidak berguna, itu berbasis pengalaman. Bukan sekadar retorika. Artinya pintu dialog dengan Washington tidak sedang terbuka. Artinya momentum mediasi belum ada. Itu berarti tawaran siapa pun, termasuk dari Indonesia, saat ini sama sekali belum tak relevan.
Kita harus membaca realitas ini dengan jernih. Dalam konflik sebesar ini, mediator tidak cukup hanya “siap”. Ia harus diminta. Ia harus dipercaya kedua pihak. Harus punya leverage. Tanpa itu, mediasi hanya jadi headline.
Apakah Iran sudah meminta Indonesia? Tidak. Apakah Amerika dan Israel sudah memberi sinyal menerima Indonesia sebagai penengah? Tidak ada tanda itu. Lalu kita mau memediasi siapa?
Prioritas dan timing
Ini bukan soal berani atau tidak. Tapi soal prioritas dan timing. Indonesia punya tradisi bebas-aktif. Itu benar. Kita pernah berperan dalam berbagai forum internasional. Tetapi setiap peran harus diukur dengan konteks kekinian. Jangan sampai ambisi melompat lebih jauh dari pijakan. Apalagi di dalam negeri, pekerjaan rumah menumpuk.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banjir kritik soal anggaran dan pelaksanaan. Gentengisasi rumah rakyat butuh desain matang agar tidak jadi proyek tambal sulam. Rencana impor 105 ribu pick up dari India memicu pertanyaan tentang keberpihakan pada industri nasional. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Harga pangan sensitif dan cenderung terus merangkak naik. Lapangan kerja masih jadi soal amat serius.
Semua itu bukan isu kecil. Ini fondasi negara. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering tampil di panggung global. Ia diukur dari seberapa kuat berdiri di dalam negeri. Negara yang ekonominya stabil, industrinya hidup, dan rakyatnya percaya, otomatis dihormati dunia. Sebaliknya, jika fondasi rapuh, manuver global mudah dibaca sebagai distraksi.
Indonesia tetap bisa berkontribusi pada perdamaian. Lewat jalur multilateral. Lewat bantuan kemanusiaan. Lewat diplomasi kolektif di PBB. Tidak perlu terburu-buru menjadi aktor utama di konflik yang bahkan para pemain utamanya belum ingin berhenti. Realistis bukan berarti kecil. Realistis itu tahu batas.
Respons Iran sudah memberi sinyal jelas. Apresiasi, iya. Tapi persetujuan, tidak. Bahkan pintu perundingan dengan Amerika disebut telah ditutup. Dalam situasi seperti ini, memaksakan diri tampil sebagai mediator hanya akan membuat posisi Indonesia canggung.
Presiden Prabowo Subianto punya mandat besar dari rakyat. Mandat itu untuk membenahi Indonesia. Menguatkan ekonomi. Melindungi industri. Menjawab kritik dengan kerja nyata. Mandat menyejahterakan seluruh rakyat. Karena pada akhirnya, prinsipnya sederhana: Negara yang ingin menjadi mediator konflik global harus lebih dulu berhasil mendamaikan kegelisahan rakyatnya sendiri.
Jika rumah kita kokoh, dunia akan mendengar. Jika rumah masih goyah, panggung global hanya ilusi. Saatnya kembali ke prioritas! []
[Penulis adalah wartawan senior]
