PeluangNews, Jakarta – Putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, biasa disebut Mbak Tutut atau Tutut Soeharto, menggugat Menteri Keuangan Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Pengajuan gugatan hukum itu terdaftar dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.
Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga saat ini riwayat perkara masih mencatat tahapan pendaftaran dan penetapan yang dilakukan pada hari yang sama.
Gugatan muncul selang beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang direshuffle dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.
Meskipun sudah terdaftar, belum ada penjelasan rinci mengenai substansi gugatan dimaksud. Dalam SIPP PTUN Jakarta, perkara ini hanya diklasifikasikan sebagai “lain-lain”.
Purbaya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani yang ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Purbaya saat sambutan mengatakan, momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Dia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara.
“Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia,” kata dia.
Setelah dilantik menjadi Menkeu, Purbaya membuat statement yang kontroversial terkait tuntutan demonstran. Dia menilai tuntutan 17+8 merupakan suara sebagian kecil rakyat.Purbaya memberi penjelasan soal ucapannya itu.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Dia meminta maaf atas ucapannya. Dia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya lewat memperbanyak lapangan kerja.[]
