Jakarta (Peluang) : Panduan ini untuk menguatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Keuangan meluncurkan Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Blue Finance Instrument Development Guideline).
Panduan ini untuk mendukung penguatan ekonomi Indonesia dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Terutama yang terkait ekosistem lautan dan penanganan perubahan iklim, melalui inisiatif sektor biru yang didukung pendanaan biru berkelanjutan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso saat peluncuran Panduan Penyusunan Pendanaan Biru di Jakarta, Selasa (1/10/2022).
Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis kelautan lanjutnya, dapat terlaksana melalui berbagai kegiatan dan program di sektor biru yang tertuang dalam SDGs Government Security Framework.
“Berbagai kegiatan di sektor biru yang tertuang dalam SDGs Government Security Framework tidak mungkin dapat diimplementasikan seluruhnya hanya melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Suharso.
Suharso menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki instrumen pendanaan berupa SDGs Bond yang dikeluarkan pada 2021 dan berhasil mengumpulkan hingga 500 juta euro.Serta penerbitan obligasi Green Sukuk senilai 1,2 miliar dolar AS pada 2018.
Dana tersebut telah digunakan unmembiayai proyek-proyek strategis di Indonesia, tapi belum menyentuh sektor pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, suksesnya SDGs Bond atau Green Sukuk semakin menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup, baik di darat maupun laut.
Melalui kedua instrumen itu, menurut Suharso, Indonesia terbukti memiliki kemampuan untuk mengembangkan mekanisme pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Suharso berharap, Blue Finance Instrument Development Guideline dapat menjadi panduan nasional untuk penyusunan instrumen pendanaan biru yang tepat, membiayai kegiatan ekonomi biru berkelanjutan. Serta melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, seperti SDGs Government Security Framework.
Melalui pendanaan biru ini, Suharso berharap bisa dikembangkan berbagai instrumen pendanaan inovatif yang bisa menyempurnakan berbagai instrumen pendanaan biru. Seperti sukuk, trust fund, blended financing, dan lainnya.
Country Director Asian Development Bank-Indonesia, Jiro Tominaga menyebut, minat investor untuk menyerap obligasi biru sangat tinggi. Namun, jumlah instrumen yang diterbitkan masih sangat minim.
Menurutnya, agar penerbitan obligasi dan pembiayaan biru tumbuh, diperlukan definisi dan kriteria yang jelas untuk memastikan dampaknya bagi lingkungan.
Apalagi panduannya yang masih terbatas, sehingga investor selalu berhati-hati untuk berinvestasi biru.
“Peminat investasi ini sangat tinggi, tapi belum dipertemukan dengan proyek-proyek biru yang kredibel dan berdampak nyata bagi lingkungan,” tandas Jiro.
