Peluang News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sering kali mengungkapkan tekadnya terhadap pemberantasan korupsi.
Dia meminta para pembantunya mengamankan keuangan negara jangan sampai terjadi kebocoran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.
“Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Dari penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi. Ini terjadi dalam semua lapisan dan di semua bidang,” ujar Rachmat dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar 10%, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15%.
Selanjutnya ialah kebocoran APBN di atas 30% yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.
Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia pada 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara.
“Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” tutur Rachmat.
Selanjutnya potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun. Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada 2024.
“Kebocoran masih, mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja individu, itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba.
Sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi,” kata Kepala Bappenas, menambahkan. []
