PeluangNews, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, pihaknya mengusulkan anggaran Rp16,10 triliun untuk 2026 guna memperkuat ketahanan dan memastikan program bantuan pangan nasional serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana.
Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di 2026 sebesar Rp79.425.015.000. Usulan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Pentingnya penganggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif,” kata Arief, di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Dia mengutarakan selama ini pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.
“Idealnya program seperti SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau cadangan beras pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan,” kata Arief.
Dia mengatakan untuk stabilisasi harga dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sedangkan untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton, sehingga perencanaan yang matang sangat dibutuhkan.
Dengan anggaran yang disusun dari awal intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Arief mencontohkan, harga naik lebih dari 10% selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran.
“Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan,” kata Arief, menambahkan.
Soal mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton.
“Angka itu sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi. Dan SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” kata dia.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai usulan anggaran Bapanas akan sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan.
“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek, menutup.[]
