PeluangNews, Jakarta – Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis mengatakan, bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2025 masih relatif rendah dibandingkan target nasional.
Hingga 4 Oktober 2025, lanjut Nita, realisasi penyaluran baru mencapai 438.500 ton atau sekitar 29,24% dari total target yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, rendahnya serapan SPHP disebabkan oleh beberapa faktor di lapangan, antara lain penyesuaian harga dan dinamika pasokan di pasar.
“Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM,” kata Nita dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, Senin (6/10/2025).
Di sisi lain, dia mengemukakan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog masih cukup besar, yakni mencapai 3,84 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,45 juta ton atau 37,95% memiliki usia simpan lebih dari enam bulan, dan sekitar 29,99 ribu ton telah mengalami penurunan mutu.
Bapanas menilai kondisi tersebut masih dalam batas terkendali, dan seluruh beras yang mengalami penurunan kualitas akan melalui proses reprocessing sebelum disalurkan agar tetap aman dikonsumsi masyarakat.
“Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan,” ucap Nita.
Dia mengungkapkan, adanya efek kompetisi harga di lapangan yang membuat penyaluran beras SPHP berjalan lambat.
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya TNI/Polri, menawarkan beras dengan harga setara gudang, sehingga menyulitkan mitra kios pangan seperti KDKMP dan RPK menjual SPHP dengan margin wajar.
“Mitra penyaluran pangan KDKMP dan RPK melaporkan terkait penurunan minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” ujar Nita.
Dia menegaskan perlunya koordinasi lebih baik antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru menghambat tujuan utama stabilisasi harga pangan.
Adapun Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan beras sepanjang 2025 hampir mencapai target. Hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran bantuan beras periode Juni – Juli telah mencapai 363.959 ton atau 99,57% dari total alokasi.
Bantuan pangan beras merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan II pada 2025, yang ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional. []
