PeluangNews, Jakarta – Menjelang periode hari besar keagamaan dan momentum meningkatnya konsumsi masyarakat, pemerintah memperkuat langkah stabilisasi harga pangan agar tetap terjangkau. Salah satu strategi yang dimasifkan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di berbagai daerah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional bersama pemerintah daerah, BUMN, BUMD hingga pelaku usaha swasta. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga volatilitas harga pangan pokok strategis agar tetap wajar di tingkat konsumen.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas harga hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Ia kembali mengingatkan pelaku usaha agar tidak menjual komoditas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Ini adalah bentuk kolaborasi kita, kita bekerja. Tahun lalu kita melihat harga pangan cukup relatif stabil. Kalaupun terkadang ada kenaikan, (hanya) satu atau dua komoditas strategis. Kami minta dengan segala kerendahan hati agar diturunkan harganya,” ujar Amran saat membuka GPM Serentak di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Thohir, Sekjen Kementerian Perdagangan Isy Karim, serta Kepala Satuan Tugas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri.
Sepanjang Februari 2026 hingga hari ini, total GPM yang dikoordinasikan Bapanas telah mencapai 1.218 titik di 497 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Khusus GPM serentak nasional pada hari ini dilaksanakan di 447 titik yang tersebar di sedikitnya 119 kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaan GPM, sebanyak 16,2 ribu kilogram komoditas pangan dilepas ke masyarakat dengan harga di bawah pasaran. Komoditas tersebut meliputi beras 9,2 ribu kg, cabai rawit merah 460 kg, cabai merah keriting 510 kg, gula 1,2 ribu kg, bawang merah 480 kg, bawang putih 790 kg, daging sapi 1,15 ribu kg, daging ayam 965 kg, telur ayam ras 706 kg, daging kerbau 440 kg, terigu 380 kg, serta minyak goreng 5,6 ribu liter.
Sebelum pelaksanaan hari ini, GPM sejak awal Februari telah berlangsung di 490 titik dan masih akan terus digelar hingga akhir bulan dengan estimasi tambahan 281 titik. Dengan demikian, total GPM Februari 2026 diproyeksikan mencapai 1.218 titik.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Jika pada Januari–Februari 2025 tercatat 914 titik GPM, maka pada Januari–Februari 2026 jumlahnya berpotensi mencapai 1.546 titik, atau meningkat sekitar 69,15 persen.
Amran menegaskan, stabilitas harga pangan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan harga menjelang Ramadan, Idulfitri, Imlek, maupun Nyepi.
“Tahun ini kalau ada yang melanggar, tolong seluruh Dirkrimsus Polri se-Indonesia yang hadir pada hari ini. Ini perintah panglima tertinggi, Bapak Presiden. Tidak boleh ada harga naik,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan HET demi melindungi 286 juta penduduk Indonesia, terutama menjelang berbagai hari raya besar.
Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa GPM bukan satu-satunya instrumen stabilisasi. Pemerintah juga menjalankan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras medium melalui Perum Bulog serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
“Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu solusi dari berbagai solusi. Kita lakukan kolaborasi semua strategi yang kita punya, sehingga stok bagus dan harga tetap wajar. Bukan tidak boleh untung, tapi wajar mencari untungnya, supaya masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa sampai hari raya,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Bapanas menargetkan sejumlah program intervensi pangan, antara lain SPHP beras sebesar 828 ribu ton, SPHP jagung pakan 242 ribu ton untuk peternak, serta bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi lebih dari 33 juta keluarga pada Februari dan Maret.
Adapun target pelaksanaan GPM sepanjang 2026 dipatok sebanyak 13.500 kali. Sebagai perbandingan, realisasi GPM sepanjang 2025 tercatat sebanyak 13.321 kali.
Masifnya pelaksanaan GPM dan berbagai intervensi pangan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional, terutama menjelang periode konsumsi tinggi masyarakat.
