Peluang News, Jakarta – Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan, Hayed Consulting kembali menggelar kegiatan Webinar untuk membagikan pengetahuan atau wawasan mengenai pajak, Kamis (25/7/2024).
Dalam webinar tersebut, narasumber sekaligus Wakil Dekan II di Universitas Islam Bandung (Unisba), Diamonalisa Sofianty membagikan sejumlah pemahamannya di dunia perpajakan.
Ia menyampaikan, peraturan mengenai pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018.
Kemudian, kata Sofianty, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif berupa bebas pajak, khususnya untuk UMKP pribadi yang memiliki omzet kurang dari 500 juta.
“Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2022,” ucapnya.
Ia menjelaskan, cara menghitung untuk PP Nomor 23 tahun 2018 tersebut yaitu dengan rumus 0,5 X Penghasilan Bruto (PB).
Perhitungan ini digunakan untuk usaha-usaha yang memiliki penghasilan mulai dari 500 juta hingga 4,8 miliar.
Ia mengatakan, batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan PPh Final 0,5 tersebut yaitu 7 tahun untuk pajak WP orang pribadi, 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDesBerz dan perusahaan perseorangan, serta 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.
Adapun hal ini mulai dihitung sejak tahun pajak PP yang berlaku bagi WP lama, dan berlaku sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.
Lebih lanjut, ia menerangkan, terdapat perbedaan mengenai manajamen pajak PPH OP.
Untuk non deductible, terdapat pengobatan secara cuma-cuma bagi para pegawainya. Sedangkan untuk deductible diberikan dalam bentuk tunjangan pengobatan bagi pegawai.
Selain itu, PPh 21 pada non deductible juga ditanggung oleh perusahaan. Sementara untuk deductible menanggung PPh 21 dan biaya jamuan yang dilengkapi dengan daftar nominatif.
