Peluang News, Jakarta – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemerintah gencar membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam bentuk paket sembako (sembilan bahan pokok).
Pembagian sembako ini dinilai banyak kalangan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Bahkan, ada seorang menteri saat membagikan bansos sambil menyebut bantuan itu dari Presiden Jokowi.
Selain itu, ada juga kemasan bansos bertanda gambar pasangan capres-cawapres tertentu yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Belum lama ini pembagian bansos pun dilakukan di depan Istana Negara Jakarta kepada masyarakat yang melintas. Cukup banyak kalangan yang menilai bansos berisi paket sembako telah dipolitisasi. Terlebih kalangan masyarakat akar rumput, masih banyak yang menganggap bahwa bansos merupakan kemurahan dari pemerintah.
Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani sering menjelaskan bahwa penyaluran bansos menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, Ani, panggilan akrabnya, dalam pengelolaan keuangan negara harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Para pembayar pajak harus ikut mengawasi penggunaan keuangan negara,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (3/2/2024).
Dengan transparansi, lanjut Ani, bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima berasal APBN. Masyarakat juga jadi merasa memiliki. Dan untuk yang mampu membayar pajak, mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa?
“Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah, mereka harus tahu uangnya dari mana,” ujar Ani.
Menurut Menkeu, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
“Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” tutur Ani.
Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, lanjut dia, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.
“Kita juga harus terus memupuk rasa gotong-royong, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Menkeu Sri Mulyani pernah mengatakan peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya APBN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dia mengutarakan bansos mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).
Pada 2024, tambah Menkeu Sri Mulyani, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” jelas dia. (Yth)
