JAKARTA —- Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengumumkan,, bank sentral akan memperluas segmen niaga daring atau “e-commerce” untuk mengembangkan UMKM, sekaligus memiliki perlindungan untuk karya cipta.
“Kami memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sistem pembayarannya karena sistem pembayaran ada di bawah wewenang kami, serta proteksi terhadap akses keuangannya,” kata Yunita kepada awak media, di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Langka yang dilakukan Bank Indonesia ini merupakan salah satu insentif kebijakan agar UMKM di Indonesia bisa berkembang.. Insentif dari Bank Sentral ini melengkapi insentif yang telah diberikan oleh pemerintah yakni pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% per 1 Juli 2018 untuk UMKM, yang diumumkan beberapa waktu lalu.
“Para pelaku UMKM kerap mengeluh sudah bikin tapi dijiplak diluar. Jadi mereka bilang tidak usah ekspor, di sini saja. Kita kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk hak cipta. Ini insentif bagi UMKM agar berkembang,” imbuhnya.
Yunita menyebutkan, berdasarkan data BI, saat ini jumlah UMKM di Indonesia ada sekitar 8,2 juta. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat lagi sejalan dengan dorongan dari pemerintah. Potensi UMKM sangatlah besar jika bisa dikembangkan dan didorong untuk bisa go online.
Tambah dia potensi besar UMKM ini bisa dikembangkan dengan mengumpulkan UMKM tersebut ke dalam satu wadah platform online. Di mana saat ini, kata dia, ide untuk menggabungkan semua UMKM ke dalam satu wadah dalam UMKM go online tersebut tengah dikaji. BI dalam hal ini juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Inisiatif pemerintah ada UMKM go online. Kita ini di industri kreatif ada sekitar 8,2 jutaan. Kalau itu sudah terlaksana dan bisa masuk kesitu, saya bayangkan Alibaba bisa kalah,” ucap Yunita lagi.
Saat ini jumlah UMKM terbanyak berada di Jawa Barat yang tercatat 1,50 juta UMKM dan Jawa Timur 1,49 juta UMKM. Lalu, Sumatera sebanyak 1,47 juta, Jawa Tengah 1,41 juta, Sulawesi-Maluku-Papua 535 ribu UMKM, DKI Jakarta sebanyak 482 ribu, Bali dan Nusa Tenggara 427 ribu, Kalimantan 406 ribu, Banten 299 ribu, dan Yogyakarta sebanyak 172 ribu UMKM (Van)
