JAKARTA-–Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pada kuartal II-2020, nilai tuar dolar AS terhadap rupiah masih terkendali. Secara point to point rupiah mengalami apresiasi 14,42 persen.
Dalam jumpa pers virtual, Kamis (16/7/20) Perry menyebut apresiasi itu didorong aliran masuk modal asing pada Mei dan Juni 2020. Pada kuartal II- 2020 tercatat net inflows sebesar 10,2 miliar dolar AS.
Perry tetap mengakui rerata mencatat depresiasi 4,53% akibat level yang masih lemah pada April 2020. Selain itu awal Juli mata uang, geopolitik AS dan Tiongkok menimbulkan ketidakpastian global dan menekan mata uang regional.
Perry optimis masuknya modal tetap berlanjut dan ke depan rupiah masih berpotensi menguat. Beberapa hal yang mendukung penguatan rupiah adalah inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif, dan premi risiko Indonesia yang mulai menurun.
“Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, BI terus menjaga ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas dan memastikan bekerjanya mekanisme pasar,” papar dia.
Dalam kesempatan itu, Perry juga menuturkan terkait sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang digalang BI dan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mempercepat implementasi program PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
“BI akan memastikan kecukupan likuiditas sehingga sepenuhnya mampu berkomitmen dalam bagiannya di pendanaan APBN 2020,” kata dia.
Pihaknya siap berbagai beban melalui skema burden sharing dalam penanganan Covid-19 dalam kondisi yang luar biasa.
Kesepakatan ini telah di tandatangani otoritas moneter dan fiskal lewat SKB masing-masing pada 16 April dan 7 Juli 2020.
Ketentuan pembagian beban antara BI dan pemerintah akan membuat BI menanggung beban bunga utang hingga 100% dari beban untuk kebutuhan rakyat seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, kementerian/lembaga (K/L), dan pemda senilai Rp397,60 triliun.
“BI ikut menanggung beban utang untuk belanja UMKM dan korporasi non-UMKM yang mencapai Rp177,03 triliun,” tutup Perry.
