PeluangNews, Jakarta – Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menyebabkan akses masyarakat terganggu.
Karena itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan bahwa untuk pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite (RON 90), akan dibebaskan dari penggunaan barcode.
Hal tersebut untuk memulihkan akses energi kepada masyarakat selama masa tanggap darurat bencana banjir bandang yang melanda Sumatra.
“Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Bahlil dalam siaran pers Kementerian ESDM, Rabu (3/12/2025).
Menurut Bahlil, kebijakan ini bersifat sementara, mengingat bencana hidrometeorologi telah menyebabkan gangguan pada distribusi BBM dan listrik, serta terputusnya jaringan internet.
Selain itu, akses transportasi juga terhambat akibat longsor dan putusnya jembatan di berbagai daerah. Pemerintah meminta masyarakat agar kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif dan hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak.
“Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” ujar Bahlil, seraya meminta.
Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terhambat oleh gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.
Guna mendukung kelancaran distribusi, lanjut Bahlil, pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga akan mempercepat pengiriman dan menambah jumlah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan.
Selain itu, pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memberikan relaksasi operasional agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama jika diperlukan, menyesuaikan dengan perubahan jalur akses yang terjadi pasca bencana.
Di sisi lain, Bahlil memastikan bahwa pasokan listrik, BBM, dan LPG di sebagian wilayah Sumatera akan segera kembali normal. Sebelumnya, akses energi tersebut terhambat akibat bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat.
Dalam kunjungannya ke posko pengungsian di Pinangsori, Tapanuli Tengah, Bahlil memberikan jaminan kepada warga yang terdampak bahwa pemulihan akses terhadap listrik, BBM, dan LPG sedang dipercepat.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melonggarkan aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan ini akan berlaku hingga keadaan pasca bencana dinyatakan pulih dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali.
“Kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang publik, masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatra Utara, maupun di Sumatra Barat, maupun di Aceh. Ini semua dalam rangka bagaimana kita mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Bahlil mengharapkan dengan kebijakan ini, proses pembelian BBM menjadi lebih cepat dan efisien bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Bahlil, selaku pejabat terkait, juga menegaskan bahwa pasokan BBM dan LPG di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Meskipun demikian, terdapat kendala dalam akses jalur darat menuju SPBU yang mempengaruhi distribusi.
Oleh karena itu, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah untuk mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara. Dengan cara ini, diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan lebih baik dan lancar. []
