Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak seluruh pihak atau stakeholder untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka membangun ekosistem modest fesyen guna mewujudkan upaya Indonesia menjadi pusat modest fesyen di dunia.
Mengenai hal ini, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Fixy mengungkapkan, terdapat satu langkah nyata untuk mewujudkan harapan tersebut.
Menurutnya, upaya ini nantinya akan menjadi wadah yang penting bagi seluruh pihak untuk mempercepat terwujudnya Indonesia menjadi pusat modest fesyen dunia.
Terlebih lagi, kata Fixy, Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar ke-2 di dunia.
“Bahkan, Presiden Republik Indonesia pun pernah menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia pada Trade Expo Indonesia 2021. Selain itu, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi pusat mode Muslim dunia,” kata Fixy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Ia memaparkan, berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economic Report 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-3 pada sektor modest fesyen.
“Untuk itu, maka diperlukan berbagai persiapan Road to Indonesia sebagai Capital of Modest Fashion,” ucapnya.
Menurut Fixy, setidaknya terdapat tiga hal yang harus dipersiapkan, yang pertama yaitu persiapan Draft mengenai Keputusan Presiden tentang Pengembangan Modest Fesyen Indonesia untuk Menjadi Pusat Modest Fesyen Dunia.
Kedua, persiapan Masterplan Pengembangan Modest Fesyen Indonesia. Ketiga, Melakukan Kick-off Bulan Modest Fesyen yang pertama “The 1st Anniversary of Modest Fashion” di Jakarta.
Senada dengan Fixy, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Putu Rahwidiyasa menyatakan, memang sudah sepantanya Indonesia memiliki visi sebagai pusat fesyen muslim global.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, saat ini terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yang pertama yaitu memberikan rekomendasi bagi Kemenparekraf sebagai pembina sektor industri fesyen untuk merumuskan Peraturan Menteri Parekraf tentang definisi dan cakupan modest fashion.
Kemudian, yang kedua yaitu rekomendasi bagi Kemenparekraf, Kemendag, BI, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk secara bersama-sama mensinergikan berbagai rancangan Masterplan Pengembangan Modest Fashion.
Serta yang ketiga yaitu terdapat arahan dari Wakil Presiden bahwa Bulan Oktober adalah Bulan Ekonomi dan Keungan Syariah makan Modest Fesyen menjadi bagian dari rangkaian tersebut.
Sementara itu, Tjoki Aprianda Siregar selaku perwakilan daei Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih belum ada standar halal di Indonesia yang bersifat universal, termasuk untuk standar modest fesyen.
Untuk itu, ia optimistis Indonesia akan meraih kemenangan lebih dahulu alias Indonesia mampu mengambil kendali dan kontrol atas produk halal modest fesyen apabila inisiatif tersebut segera dilakukan.
“Di cetak biru yang sedang disusun, kita perlu pikirkan dan masukan agar kita sebagai negara dengan mayoritas Musim terbesar di dunia mengambil inisiatif untuk mengusulkan standar halal universal,” jelas Tjoki.
“Kita bisa menjadikan modest fesyen kita sebagai benchmark. Artinya, negara-negara lain yang memproduksi produk-produk modest fesyen akan mengikuti standar kita,” imbuhnya.
Tjoki menambahkan, Kemenlu sendiri sejauh ini telah memiliki perwakilan di 138 negara (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal) yang siap melakukan pemetaan yang mereka butuhkan dari modest fesyen Indonesia.
“Oleh karena itu, kita semua, para stakeholder, perlu melakukan market intelegence untuk meneliti pasar-pasar luar negeri, terutama yang selama ini menjadi importir utama produk modest fesyen Indonesia,” pungkasnya.
