Gresik (Peluang) : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) menggelar penyuluhan hukum bagi usaha mikro kecil (UMK) sebagai upaya strategi agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum dalam mengembangkan usahanya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Riwayat mengatakan, selama pandemi Covid-19, kondisi ekonomi pelaku UMK mengalami keterpurukan.
Hal ini ditandai dengan penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha, merupakan pertanda pelaku UMK sedang menghadapi permasalahan ekonomi.
Sehingga dampaknya mengakibatkan kegagalan usaha dan banyak di antara para pelaku UMK terjerat masalah hukum. Seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan.
“Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh Pemerintah, agar pelaku usaha mikro dan kecil tidak terjerat permasalahan hukum,” ujar Riwayat dalam acara Penyuluhan Hukum KemenKopUKM yang mengusung tema ‘Peningkatan Literasi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Perseroan Perorangan, Perpajakan, dan Perjanjian/Kontrak’ di Gresik, Jatim.
Permasalahan lain yang kerap dihadapi di antaranya keterbatasan akses UMK kepada konsultan profesional. Baik konsultan hukum maupun usaha/bisnis juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.
“Maka itu, pentingnya kegiatan penyuluhan hukum diberikan kepada para pelaku UMK, agar mereka paham,” ujar Riwayat.
Penyuluhan hukum ini diikuti oleh 40 pelaku UMK. Mereka mendapatkan materi mengenai pendirian perseroan perorangan, pentingnya perjanjian/kontrak dalam menjalankan usaha, dan perpajakan bagi usaha mikro dan kecil.
Di samping itu juga terkait upaya untuk mengatasi keterbatasan akses usaha mikro dan kecil kepada konsultan dalam rangka penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi terkait kegiatan usahanya.
KemenKopUKM juga menyampaikan program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
“Dalam PP tersebut dijelaskan layanan bantuan hukum terdiri dari konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di pengadilan. Layanan ini diberikan secara gratis bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan layanan bantuan,” kata Riwayat.
Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan tersebut, KemenKopUKM menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, dan Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Malahatul Fardah menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh KemenKopUKM.
Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini menurut Malahatul, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba digital.
“Kegiatan ini penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UMK di lapangan,” pungkas Malahatul.
