Peluang News, Jakarta – Isu pemilihan presiden akan kembali ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus bergulir. Bahkan isu ini berujung diadukannya Bambang Soesatyo ke MKD DPR RI.
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, tidak benar pihaknya memutuskan bahwa pemilihan presiden akan kembali oleh MPR.
“Kami sudah mengutuskan amendemen itu tidak ada, apalagi mengubah sistem pemilihan presiden di MPR,” kata politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet saat berkunjung ke Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).
Dia menjelaskan pihaknya hanya menerima usulan amendemen UUD 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR dari Ketua MPR 1999—2004 Amien Rais.
Hal tersebut disalahartikan oleh beberapa media massa, sehingga muncul pemberitaan yang menyatakan parlemen setuju dengan amendemen UUD 1945.
Isu itu pun berkembang dan ditanggapi banyak tokoh politik sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas kondisi ini, Bamsoet menegaskan kembali bahwa pihaknya membantah beredarnya kabar tersebut.
“Enggak pernah kami menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah juga mengatakan hal serupa. Pihaknya, kata dia, tidak mungkin melakukan amendemen UUD 1945 karena terbentur peraturan internal Tata Tertib MPR.
Dalam tata tertib tersebut disebutkan bahwa MPR tidak diperbolehkan untuk mengubah undang-undang jika masa jabatannya tinggal enam bulan lagi.
“Sekarang menuju 1 Oktober, sudah tinggal kurang empat bulan, jadi sudah kurang dari enam bulan. Maka, sudah pasti MPR tidak dapat mengubah konstitusi dalam periode sekarang ini,” ujar dia.
Oleh karena itu, Basarah memastikan celah untuk mengubah undang-undang ataupun amendemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan MPR periode saat ini.
Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan alasan menghilangkan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden saat periode kepemimpinannya di lembaga itu.
“Dahulu kita mengatakan kalau dipilih langsung atau satu orang satu suara (one man one vote), mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin, itu luar biasa,” kata Amien Rais saat bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Karena itu Amien meminta maaf atas perhitungan yang agak naif itu sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden.
“Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR ‘kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujar dia, menandaskan.
Amien mendoakan agar MPR saat ini dapat menyelesaikan segala tugas dan dapat kembali menjadi lembaga tertinggi negara. “Kalau tidak, nanti MPR kurang berbobot,” kata Amin.
Pada kesempatan ini, Bamsoet mengklarifikasi pemberitaan bahwa partai politik sepakat melakukan amandemen UUD 1945.
“Statment tersebut dalam kaitan menjawab wartawan saat kami pimpinan MPR usai menerima Ketua MPR ke-11 Bapak Amin Rais,” kata Bamsoet, Sabtu (8/6/2024).
“Saya katakan kalau seluruh partai politik setuju sepakat melakukan amandemen UUD 1945, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, MPR siap melakukan amendemen. Siap melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 37,” tuturnya.
Bamsoet kemudian meluruskan bahwa tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, termasuk tidak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali ke MPR. []
