PeluangNews, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan gejolak tajam pasar saham Indonesia yang diikuti pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dibaca sebagai peringatan dini (early warning) bagi negara.
Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga sekitar 16 persen, disertai aksi jual investor asing yang diperkirakan menembus lebih dari US$80 miliar, menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia sangat sensitif terhadap sinyal global. Peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar langsung diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik, bukan sekadar persoalan teknis.
“Yang terjadi di bursa dalam beberapa hari terakhir merupakan alarm serius. Ini early warning bahwa stabilitas pasar keuangan sangat rentan terhadap persepsi dunia. Negara harus hadir memastikan kesinambungan kepemimpinan di BEI dan OJK agar ruang spekulasi bisa segera ditutup,” ujar Bamsoet, sapaannya, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran pengawas pasar modal, merupakan bentuk tanggung jawab moral yang patut diapresiasi. Namun di saat bersamaan, kondisi tersebut menjadi ujian serius bagi ketahanan institusi ekonomi nasional.
“Dalam situasi pasar yang bergejolak, yang paling dibutuhkan adalah kepastian. Negara harus memastikan proses transisi kepemimpinan di BEI dan OJK berjalan cepat, transparan, dan kredibel. Jangan sampai kekosongan ini dibaca pasar sebagai lemahnya kontrol negara,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengingatkan, stabilitas pasar keuangan berkaitan langsung dengan keamanan ekonomi nasional. Arus keluar modal (capital outflow) yang berlanjut berpotensi menekan nilai tukar rupiah, memicu inflasi, dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Jika tekanan merambat ke sektor riil, risiko pemutusan hubungan kerja dan kontraksi industri—terutama di kawasan urban dan sentra manufaktur—tak terhindarkan.
Baca Juga: IHSG Anjlok 8 Persen, BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham
Menurut Bamsoet, dalam iklim ekonomi modern, faktor politik dan ekonomi kian saling memengaruhi. Kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal, belanja negara, serta independensi bank sentral dan otoritas keuangan menjadi variabel utama dalam pengambilan keputusan investasi.
“Investor asing tidak lagi memisahkan ekonomi dari politik. Ketika arah kebijakan dipertanyakan, pasar bereaksi keras,” ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bamsoet mendorong pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik secara terkoordinasi. Narasi yang disampaikan harus menegaskan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali, pengawasan berjalan, dan negara memiliki kapasitas penuh menjaga stabilitas.
Momentum ini, lanjutnya, juga harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal, mulai dari peningkatan transparansi, perbaikan struktur kepemilikan dan free float saham, hingga penguatan basis investor domestik.
“Negara harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tegas. Jika dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan bisa menjadi titik balik penguatan tata kelola. Namun jika diabaikan, risikonya dapat berkembang menjadi tekanan strategis yang lebih luas,” pungkas Bamsoet. (Aji)
