JAKARTA-—Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) melakukan koordinasi dan saling bekerja sama untuk mengatasi bencana banjir di berbagai tempat di Jabodetabek awal 2020 ini.
Pria yang karib disapa Bamsoet inimeyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penangangan banjir.
“Tinggal saling koordinasi saja agar rencana tersebut tak saling berseberangan, apalagi berbenturan. Sehingga bisa cepat dijalankan, dan rakyat tak menjadi korban,” ujar mantan Ketua DPR RI ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/20).
Bamsoet pun mengucapkan turut berduka cita atas musibah banjir tersebut. Dia memberi apresiasi terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah, seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan terhadap para korban banjir.
“Selain itu keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan sesama warga hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai kegotongroyongannya,” kata Bamsoet.
Dia meminta “sikap gotong royong yang ditunjukan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara.
Bamsoet mengingatkan sudah 74 tahun Indonesia merdeka, banjir masih saja menimpa kita. Padahal daerah Jabodetabek, tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital Indonesia.
“Musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggaraan negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan,” papar Kepala Badan Bela Negara FKPPI.
Bmasoet menyebut Indonesia mempunyai banyak SDM potensial. Di BMKG misalnya, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik.
“Karena debit air naik, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar jangan sampai warga terkena banjir. Jangan karena ego sektoral, lantas rakyat yang menjadi korban,” tegas Bamsoet.
Lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini agar ke depannya rakyat tak lagi menjadi korban, pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama. Sehingga tak ada lagi perdebatan, misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.
Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa kita minimalisir. Tanpa kerja sama pemerintah pusat dan daerah, rakyatlah yang lagi-lagi akan kembali menjadi korban,” pungkas dia.
