PeluangNews, Jakarta – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendesak kepada para menteri ekonomi untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi peningkatan angka pengangguran yang mengkhawatirkan. Menurutnya, kelambanan dalam menangani masalah ini berpotensi memicu krisis sosial ekonomi yang lebih parah, terutama mengingat mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif.
“Para menteri ekonomi harus bergerak proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif untuk menahan laju peningkatan pengangguran. Negara tidak bisa berdiam diri ketika angkatan kerja baru terus bertambah setiap tahun,” tegas Bamsoet sapannya, yang juga Anggota DPR RI ini di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.1 Hal ini kontras dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 yang menyebutkan penurunan tingkat pengangguran Indonesia dari 5,2% menjadi 5%.
“Setiap tahun, kita menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Total angkatan kerja kita saat ini telah mencapai 149 juta orang. Tanpa kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja, terutama dari sektor informal dan UMKM, ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu,” kata Bamsoet.
Bamsoet menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak harus bergantung pada investasi besar yang sering kali terhambat oleh birokrasi. Ia menilai, penguatan sektor UMKM yang terbukti tangguh saat krisis, dapat menjadi solusi efektif untuk memulihkan daya tahan ekonomi nasional.
“UMKM pernah menjadi tulang punggung ekonomi nasional saat krisis. Langkah realistis saat ini adalah menghidupkan kembali produktivitas UMKM, bukan hanya mengandalkan investasi asing,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi kebijakan perdagangan yang dinilai merugikan UMKM, seperti praktik dumping produk impor murah yang menghancurkan pasar domestik.
“Ketika UMKM gulung tikar akibat produk dumping, otomatis terjadi PHK. Kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” tambahnya.
Bamsoet mendesak para pembuat kebijakan untuk menjadikan fakta-fakta di lapangan sebagai bahan introspeksi serius, bukan sekadar statistik dalam laporan tahunan.
“Ini saatnya para menteri ekonomi berkolaborasi dan bertindak cepat. Kita tidak bisa terus menunda, terutama saat ancaman pengangguran mulai menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Waktunya berpihak pada sektor yang nyata-nyata mampu menghidupi rakyat,” pungkas Bamsoet. (Aji)
