PeluangNews, Jakarta – Rencana pemerintah melarang impor solar pada 2026 akan bergantung pada kesiapan operasional kilang dari Pertamina.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku pihaknya telah memproyeksi operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional, akan membuat Indonesia kelebihan pasokan tahun depan.
Kehadiran RDMP Balikpapan, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, akan memicu surplus pasokan solar setelah produksi dimulai tahun ini.
“Agenda kami 2026 enggak ada impor solar lagi, tetapi tergantung dari Pak Simon (Direktur Utama PT Pertamina/Persero) ya,” jelas Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Menurut Bahlil, apabila Pertamina sanggup pada Maret 2026, maka Januari-Februari impor solar akan mulai dikurangi bertahap hingga akhirnya dipangkas total.
Kementerian ESDM masih memperhitungkan kebutuhan solar dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika masih diperlukan untuk impor, maka tetap dibuka sesuai kebutuhan.
“Mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise, tapi itu pun lagi saya exercise ya. Kalau katakanlah Januari, Februari pun nggak perlu impor, ya nggak usah. Ngapain impor,” ujar Bahlil, melanjutkan.
Dia mengatakan bahwa kilang di Indonesia akan diupayakan untuk sesuai dengan standar kualitas kendaraan. Larangan impor solar ini berlaku juga bagi SPBU swasta.
Sebelumnya, ESDM telah memastikan SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo wajib membeli solar produksi dalam negeri atau PT Pertamina (Persero) mulai April 2025.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman juga mengatakan, pemerintah bakal menyetop impor solar mulai 2026. Hal ini tak lepas dari kondisi surplus produksi solar dalam negeri.
Kelebihan solar juga seiring dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional.
Ditegaskan, SPBU swasta harus membeli solar dari Pertamina mulai April 2026. Sebab, RDMP Balikpapan membutuhkan fase persiapan produksi solar selama tiga bulan terhitung sejak saat ini.
“Secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah stok cukup untuk seluruhnya termasuk [SPBU] swasta, April semua kami setop,” tutur Laode, baru-baru ini.
Laode mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada BU swasta yang mewajibkan mereka segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi solar dalam negeri. []
