hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

Bahlil: Ada Pihak Asing Memecah Belah untuk Gagalkan Proyek Hilirisasi

RUU Minerba Disahkan: Ormas Keagamaan dan UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia/dok.peluangnews

PeluangNews, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi berbagai proyek.

Namun, ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini.

Bahkan, Bahlil menduga pihak asing itu sengaja memecah belah untuk menggagalkan proyek hilirisasi Indonesia.

“Polemik terkait tambang nikel yang berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sengaja dimunculkan untuk mencegah Indonesia melakukan hilirisasi,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Dia mengatakan foto-foto beredar terkait dengan tambang nikel berada di kawasan pariwisata Raja Ampat atau Pulau Paiynemo. Padahal, kawasan tambang nikel, berada di Pulau GAG yang berjarak 30-40 kilometer dari kawasan wisata.

Kementerian ESDM langsung turun melakukan pengecekan di Pulau GAG tersebut. Untuk menjaga agar tetap obyektif dan transparan, kata Bahlil, maka Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel.

“Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), kata Teddy, telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons situasi tersebut.

“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi via pesan singkat di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Teddy menambahkan, koordinasi lintas kementerian dilakukan secara cepat dan intensif begitu informasi terkait persoalan tersebut diterima. []

pasang iklan di sini