Peluangnews, Jakarta – Sejumlah pegiat demokrasi, aktivis sosial, dan akademisi mendeklarasikan gerakan masyarakat JAGA Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Gerakan ini bertujuan untuk mengawasi Pemilu agar dapat berjalan secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.
Salah satu inisiator JAGA Pemilu, Luky Djani mengatakan, gerakan JAGA Pemilu ini juga bertujuan untuk memastikan setiap aktor kunci kepemiluan dapat melaksanakan fungsinya masing-masing.
Menurut Luky, gerakan ini juga akan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam memenangkan Pemilu 2024.
Ia menjelaskan, saat ini ada empat prahara yang mengusik etika politik, terlebih adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia capres dan cawapres di tanah air.
Adapun, keempat prahara tersebut yaitu mengenai kecenderungan pada praktik politik dinasti, tendensi arah kekuasaan menuju politik tirani dengan memanfaatkan institusi hukum, potensi pemanfaatan birokrasi pemerintah dan penyalahgunaan anggaran negera untuk memenangkan pemilu, serta lemahnya akuntabilitas dan buruknya pelaksanaan pemilu.
“Keempat prahara ini akan berdampak pada tidak terlaksananya pemilu secara jujur dan adil. Hal ini dapat berbuntut pada konflik sosial yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujar Luky dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (22/11/2023).
Oleh karena itu, Luky menegaskan, JAGA Pemilu akan menyiapkan sebuah platform yang akan mewadah masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan melaporkan apabila ada kecurangan.
“Kami sudah ada platform di media sosial, Instagram, FB, Twitter, dan TikTok Jaga Pemilu. Masyarakat bisa melaporkan apabila merasa ada kecurangan. Kami akan proses dan kami akan mengikuti standar pelaporan agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara,” tegasnya.
Senada dengan Luky, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ririn Sefsani menuturkan, kontestasi politik di Indonesia saat ini sedang tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja, melainkan, menurutnya ada potensi kecurangan dalam pemilu.
“Ruang masyarakat seharusnya dapat calon pemimpin berdasarkan gagasan, ide untuk bangun Indonesia dan sumber daya Indonesia, namun ternyata kita dihadapkan dengan pertarungan figur minim gagasan,” katanya.
Kendati demikian, ia berharap dengan hadirnya gerakan JAGA Pemilu ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemilu hingga aparat untuk selalu menjunjung tinggi segala aturan.
“Jadi, JAGA Pemilu hadir tidak hanya untuk memantau jalannya proses demokrasi, tetapi kita juga ingin katakan ke penyelenggara untuk jangan main-main kepada rakyat. Ada kami yang mengawasi, pastikan demokrasi tidak akan dibelokkan,” tutur Ririn.
“Kemudian kami juga telah perintahkan kepada para aparat negara untuk profesional dan netral selama proses pemilu berjalan. Supaya tidak ada dugaan atau beberapa pihak sudah bisa buktikan ketidaknetralan aparat untuk kepentingan pihak tertentu. Berpihaklah kepada rakyat Indonesia, bukan kepada pihak tertentu,” tambahnya.
