Peluangnews, Yogyakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempertegas dukungannya terhadap berbagai upaya pembangunan berkelanjutan.

Apkasi juga menyambut baik kerja sama multipihak untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi 416 pemerintah kabupaten sebagai anggotanya.

Penegasan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Kebijakan Pembangunan Sektoral & Regional Berbasis Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggap Bencana Lingkungan, di Yogyakarta, kemarin.

Dalam keterangan persnya, Jumat (24/11/2023), Sarman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik para mitra kerja dan para peserta dari pemerintah kabupaten yang telah menunjukkan komitmennya sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya.

Kegiatan yang dimaksud itu adalah kegiatan Kick Off Serial Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengendalian SDA, Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan Pembangunan Sektoral Berkelanjutan yang diselenggarakan pada 25-26 Oktober 2023 lalu, di Jakarta.

Menurut Sarman, untuk pembangunan Indonesia 20 tahun kedepan, pemerintah telah menegaskan prinsip keberlanjutan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045 dan telah terintegrasi dalam RPJPN 2025-2045.

“Oleh karena itu, bagi Pemerintah Daerah konsep atau pendekatan pembangunan daerah yang berkelanjutan ini harus diimplementasikan dan dijalankan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.

Apkasi menggandeng mitra kerja Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) bersama dengan menggelar kegiatan dalam memfasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah (dokrenda) yang dilaksanakan selama dua hari, 22-23 November 2023 di Yogyakarta.

Kegiatan ini didukung oleh Traction Energy Asia sebagai bagian dari Kelompok Kerja Advokasi dalam KEM, yang merupakan salah satu rangkaian tindak lanjut atas komitmen Pemerintah Daerah tingkat kabupaten dari berbagai wilayah di tanah air.

Lebih lanjut, Sarman menjelaakan, pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi konsep yang sangat relevan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan.

Krisis lingkungan seperti perubahan iklim akan sangat berdampak pada pembangunan dan perekonomian wilayah yang bergantung pada sumber daya alam (SDA), seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan lainnya.

“Maka, penting untuk mendorong perumusan kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan ke dalam dokrenda,” ucapnya.

Tak hanya menciptakan keberlanjutan pada aspek lingkungan, kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Strategi kebijakan ini dapat mendorong produktivitas dan berbagai inovasi berbasis alam, menumbuhkan investasi terhadap infrastruktur hijau dan energi terbarukan, serta inovasi teknologi berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Secara konkrit, konsep atau pendekatan pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD) sebagai dasar bagi para Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengusung keberlanjutan,” tutur Sarman. (Hawa)

Baca Juga