JAKARTA—-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap bekerja sama mengembangkan sektor pariwisata, mulai dari pariwisata lintas batas negara, homestay hingga desa wisata.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam penutupan Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta Covention Hall, Jumat (5/7).
“Apkasi mendukung program-program Kemenpar, sehingga ke depan kebijakan pariwisata nasional punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah di mana Apkasi beranggotakan 416 kabupaten,” ujar Azwar Anas.
Dia mengungkapkan, pengembangan kolaborasi pariwisata menjadi bagian dari strategi mendorong pemajuan seni-budaya daerah. Semakin kuat konten kearifan lokalnya, semakin kuat pula daya tariknya untuk pengunjung,” ujar Anas.
Dikatakannya, dia sudha menyampaikan ke Kemenpar, pilot project kerja sama ini akan dibuat di beberapa kabupaten, misalnya salah satunya Kabupaten Belu, NTT. Wisata lintas batas negara ini bisa ikut mengungkit perekonomian kabupaten tersebut, yang wilayah perbatasannya telah dibangun oleh pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik.
‘Strategi crossborder tourism yang diinisiasi Kemenpar harus disambut oleh Apkasi karena akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” ujar Anas.
Apkasi siap berkolaborasi dengan Kemenpar untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran, termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam, dan kreativitas warganya.
“Apkasi siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang, dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri,” jelas Anas.
Di Indonesia, total ada sekitar 83.000 desa/setingkat desa. Dari jumlah itu, sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, kira-kira 10 persennya berpotensi menjadi desa wisata.
“Itu tugas bersama Apkasi, kami para bupati, dan nanti kolaborasi dengan Kemenpar dan pemerintah provinsi,” kata Bupati Banyuwangi ini.
Di daerah yang dipimpinnya, mesyaratkan pengusaha hotel mendesain hotelnya dengan arsitektur lokal. Kalau tidak eksterior, interiornya. Jika tidak dilakukan IMB tidak akan keluar.
“Untuk apa turis datang kalau tidak melihat arsitektor lokal, menikmati kuliner lokal, membeli produk kerajinan lokal,” tegas Anas.
Terkait pengembangan homestay, Anas menambahkan, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal untuk diimplementasikan dalam homestay-homestay dengan pendampingan Kemenpar.
“Di Kemenpar sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi homestay. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung sehingga jadi daya tarik. Nah itu akan dikerjasamakan Apkasi agar merata ke semakin banyak kabupaten di Tanah Air,” pungkas Anas.
Hadir dalam penutupan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Indonesia, Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti. Dia memuji kebijakan Pemkab Banyuwangi mengedepankan arsitektur tradisional (Irvan Sjafari).
