JAKARTA—Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyerukan kepada masyarakat untuk menunda mudik pada Lebaran tahun ini. Pernyataan ini merupakan dukungan terhadap langkah pemerintah yang mengimbau masyarakat tidak berbondong-bondong pulang kampung.
Masih tingginya korban yang berjatuhan akibat penyebaran wabah Covid-19 yang update terakhir tembus di angka 1.780 kasus dari seluruh wilayah di tanah air, membuat semua pihak harus bijak menyikapi fenomena mudik lebaran di tahun ini.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat sekarang ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana daerah bisa berperan dan bersiap menjadi pemutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Jika memang harus diberlakukan pembatasan sosial berskala besar,” ujarAnas melalui siaran pers, Jumat (03/04/20).
Anas mengakui bahwa mudik adalah hak asasi para perantau yang harus selalu dihormati. Namun dengan situasi global seperti sekarang ini, masyarakat harus melihat kepentingan yang lebih besar dengan meminimalisir mobilitas penduduk lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi dan lintas pulau termasuk menekan adanya kerumunan orang dalam jumlah besar-besaran.
“Kita tunda acara kumpul-kumpul bersama keluarga di kampung halaman hingga situasi penyebaran Covid-19 ini betul-betul reda terlebih dahulu,” papar Anas.
Para pemudik ini punya potensi menularkan Covid-19 kepada keluarga yang ada di kampung. Dengan potensi justru malah menyebarkan penyakit.
“Itulah sebabnya kami mengharapkan agar warga menahan diri untuk tidak mudik lebaran dulu demi keselamatan bersama dan dengan tidak mudik lebaran ini justru akan menguatkan rasa sayangnya kepada keluarga di kampung,” kata Anas.
Anas menuturkan pemerintah daerah kini sudah bekerja keras melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 mulai dari menyiapkan rumah sakit rujukan, ruang isolasi darurat, penyemprotan disinfektan serta menyiapkan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) di area-area publik.
Ketua Umum Apkasi mengajak kepada para Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan memperkuat melalui program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat.
Pemda harus menyiapkan jaring pengaman bagi warga berpenghasilan harian yang terdampak karena social-phisical distancing.
Jika memang himbauan tidak mudik lebaran tahun ini ternyata kurang efektif dan pergerakan penduduk dalam jumlah besar tidak bisa dihindari, Anas mengajak pemerintah daerah tetap pro aktif.
Caranya dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar terhadap para pemudik yang memasuki wilayah masih-masing dengan melibatkan sinergi mulai dari tim medis, tim keamanan TNI-Polri-Babinsa dan tim pemda mulai dari tingkat I, II hingga ke tingat desa serta merangkul peran komunitas keagamaan dan komunitas sosial lainnya.
Anas tak lupa mengapresiasi langkah pemerintah yang kini tengah menggodok usulan agar hak mudik para perantau ini nantinya digantikan dengan hari libur nasional.
“Kabar baiknya, hak mudik lebaran ini tidak sepenuhnya hilang. Jadi masyarakat tidak perlu merasa ngresulo secara berlebihan, karena masih ada kesempatan di hari lain dan Insha Allah dengan kondisi yang lebih baik lagi,” tukasnya (Van).
