Peluangnews, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berkomitmen untuk terus mendorong upaya pemerintah yang menargetkan belanja produk dalam negeri terkait Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp.1.171 triliun pada 2023.
Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada kegiatan pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) di Jakarta Convention Center, Senin (27/11/2023).
Dalam kegiatan ini, Sutan Riska menyampaikan bahwa 95% dari pagu anggaran barang dan jasa harus didorong untuk dibelanjakan produk dalam negeri.
Sutan Riska mengatakan, kegiatan APN 2023 yang berlangsung pada 27-28 November 2023 ini merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” ujar Sutan Riska dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).
Selain itu, ia juga melaporkan, event APN yang telah terselenggara sebanyak empat kali ini bukan hanya sekedar exhibition, melainkan juga untuk memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching.
“Selain itu, kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN,” ucapnya.
Terkait dengan posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan, pihaknya membuka diri untuk bekerjasama dengan multi pihak, termasuk dengan swasta.
“Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihhandoyo mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yulianto memaparkan, fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan dari Presiden Joko Widodo yakni untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
“Hal ini penting karena setiap Rp 400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 %,” katanya.
Menurut Yulianto, LKPP menyambut baik digelarnya APN 2023 yang melibatkan pihak swasta dan memberikan panggung kepada para pihak swasta untuk dapat mengekspose produk-produknya.
Sedangkan di sisi lain, katanya, para pengguna anggaran juga bisa melihat-lihat dan bertanya mengenai produk-produk yang akan dibelinya.
“Jadi, semangat dari digelarnya APN 2023 ini kita bisa membelanjakan anggaran pemerintah sebijak mungkin dan uangnya mengalir ke dalam negeri.” ucapnya.
Yulianto menambahkan, ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai triger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” tambah Yulianto.
“Oleh karena itu, hari ini kami mulai berbenah untuk mengintegrasikan sistem PBJ yang selama ini jalan-jalan sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan agar tujuan dari target e-purchasing, yakni mudah-cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi dan ada deteksi dini atas transaksi mencurigakan. Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga,” jelasnya.
Senada dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi adanya inisiatif dari Apkasi untuk menyelenggarakan APN 2023.
Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, langkah Apkasi yang melibatkan pihak swasta dalam kegiatan ini patut diacungi jempol.
Pasalnya, kata Suhajar, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan apakah pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran.
“Perlu disadari bahwa membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka, tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” tutur Suhajar.
“Jadi, inilah yang mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40%-nya adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,” sambungnya.
Tak hanya itu, Suhajar juga menekankan, filosofi PDN mengacu kepada APBD yang angkanya sekitar Rp 1.200 triliun, di mana kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten, yakni sekitar Rp 700 triliun.
“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp.300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60% PDN, maka ada perputaran sekitar Rp.200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” pungkasnya.
Oleh karena itu, menurut Suhajar, Presiden berharap agar minimal seperempat anggaran pemerintah yang dibelanjakan dapat terus menghidupkan perekonomian nasional.
“Apa yang dikerjakan Apkasi menggelar APN 2023 ini patut diapresiasi dan didukung sebagai langkah nyata berkontribusi menggerakkan perekonomian nasional,” tandasnya. (Hawa)
Baca Juga: Mendagri Ajak Pemda dan Pengusaha Gunakan Produk Dalam Negeri
