PeluangNews, Jakarta — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pembentukan Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
Inisiatif ini dinilai menjadi momentum penting untuk mengubah pendekatan peningkatan kapasitas daerah dari sekadar pelatihan rutin menjadi transformasi yang terukur dan berdampak nyata.
Dukungan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, dalam kegiatan Brainstorming Pembentukan Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah yang diselenggarakan Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Sarman menilai tantangan yang dihadapi 416 kabupaten di Indonesia semakin kompleks, mulai dari ketimpangan kapasitas antarwilayah hingga keterbatasan fiskal dalam pengembangan aparatur. Menurutnya, pendekatan peningkatan kapasitas harus berbasis kebutuhan nyata daerah.
“Selama ini, program peningkatan kapasitas masih cenderung tersebar dan belum terintegrasi. Kita tidak bisa lagi memperlakukan setiap daerah dengan pendekatan yang sama. Program harus bersifat demand-driven atau berbasis kebutuhan riil di lapangan,” ujar Sarman.
Sebagai kontribusi konkret, Apkasi mengusulkan model “Kabupaten Belajar” yang mengedepankan pembelajaran antar-daerah atau peer learning.
Melalui pendekatan ini, kabupaten yang telah berhasil dalam bidang tertentu, seperti digitalisasi layanan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penanganan kemiskinan, dapat menjadi mentor bagi kabupaten lainnya.
“Solusi atas persoalan daerah seringkali sudah ada di daerah lain. Melalui coaching clinic dan berbagi praktik baik, proses transfer ilmu akan jauh lebih efektif karena memiliki karakteristik tantangan yang serupa,” lanjutnya.
Selain itu, Apkasi juga menyoroti pentingnya pembentukan “Satu Data Kebutuhan Kapasitas” untuk menghindari tumpang tindih program antar-lembaga. Sarman juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan mitra pembangunan untuk memperkuat pembiayaan peningkatan kapasitas daerah.
“Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra pembangunan penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, termasuk melalui skema hibah maupun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” katanya.
Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah dirancang memiliki fungsi strategis, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan berbasis Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), menyusun rencana kerja prioritas nasional, hingga mengoordinasikan berbagai inisiatif pengembangan kapasitas agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dukungan Apkasi terhadap pembentukan forum tersebut juga didasari pengalaman organisasi dalam mendorong peningkatan kapasitas daerah, seperti melalui Apkasi Otonomi Expo sebagai ruang pertukaran inovasi serta pembangunan Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) di Batam yang menjadi sarana pembelajaran daerah dalam menyusun profil investasi dan menjalin komunikasi dengan investor global.
Menutup pernyataannya, Sarman menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah.
“Daerah yang kuat hanya dapat terwujud melalui penguatan kapasitas yang dilakukan secara kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan. Forum ini harus menjadi lembaga permanen dengan peta jalan yang jelas demi kemajuan Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya.
