Jakarta (Peluang) : Upaya ini dalam rangka mengendalikan laju inflasi di akhir tahun 2022 agar tidak meningkat.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, pemerintah semakin menggencarkan extra effort untuk menekan inflasi di bulan Desember 2022.
“Upaya ini untuk meneruskan tren penurunan inflasi dalam dua bulan terakhir. Serta dalam rangka menekan angka inflasi di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arief pada apat Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi, di Jakarta, Senin (5/12/2022).
Menurut Arief, NFA bersama Dinas yang menangani urusan pangan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota fokus untuk menekan inflasi volatile food atau inflasi pangan bergejolak.
Langkah tersebut kata Arief, tidak terlepas dari masih adanya beberapa komoditas pangan yang menjadi penyebab inflasi di sejumlah daerah.
“Kita lihat dinamika harga pangan nasional di tingkat konsumen satu minggu terakhir. Pertama beras medium, minggu lalu ada kenaikan 0,04 persen. Kemudian kedelai naik 0,57 persen, cabai rawit merah 2,53 persen, dan telur ayam ras. Ini item-item yang bulan Desember harus kita jaga,” ungkap Arief.
Untuk mengendalikan pasokan dan harga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) menurutnya, NFA fokus menyiapkan Mobilisasi Pangan dan Gelar Pangan Murah serentak selama Desember.
Mobilisasi pangan yang dilakukan melalui fasilitasi distribusi atau Business to Business (B2B) dari daerah surplus ke daerah defisit tersebut akan dilaksanakan dari minggu 1-3 Desember.
Aksi mobilisasi tersebut meliputi mobilisasi Jagung dari Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Kendal (Jateng) dan Blitar (Jatim), pada minggu 1-2 Desember. Aksi ini dilakukan oleh Gapoktan Jagung dan Koperasi Peternak Kendal dan Blitar.
Selain itu, juga mobilisasi live bird atau ayam hidup dari Pulau Jawa ke kawasan Indonesia Timur pada minggu 1-2 Desember yang dilakukan oleh NFA bersama PT Berdikari.
Mobilisasi gula dan minyak goreng pada minggu 1-3 Desember oleh NFA dan ID Food, serta beras dari Sulawesi Selatan ke wilayah kepulauan dan Indonesia Timur pada minggu 1-3 Desember yang dilakukan oleh Perum Bulog dan penggilingan padi.
Selain mobilisasi pangan, Arief mengungkap aksi Gelar Pangan Murah atau Bazar Pangan Murah akan digenjot pelaksanaannya pada minggu 1-4 Desember di lebih dari 235 titik yang tersebar di 20 provinsi.
Provinsi yang akan melaksanakan Gelar Pangan Murah di antaranya Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Gelar Pangan Murah ini dilaksanakan melalui kolaborasi NFA, Bank Indonesia (BI) bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten, BUMN Pangan, Koperasi, serta Asosiasi.
“Kegiatan ini wujud kerja sama yang baik antara pusat dan daerah dalam menekan inflasi di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia,” kata Arief.
Kedua aksi tersebut menurut Arief, terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi pangan pada Oktober dan November lalu, sehingga pelaksanaannya terus ditingkatkan di Desember.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Oktober inflasi kelompok pangan berada di angka -0,97 persen (m-to-m) dan November berada di posisi 0,00 persen (mtm).
Andil inflasi pangan secara tahunan (year on year/yoy) mengalami penurunan di Oktober 1,72 persen dan di November menjadi 1,50 persen.
“Kami meminta daerah langsung berkoordinasi dengan NFA apabila membutuhkan pasokan komoditas pangan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, penurunan inflasi Indonesia di November 2022 menjadi 5,42 persen dari sebelumnya 5,17 persen di Oktober 2022 merupakan pencapaian yang baik.
Hal ini menurutnya, mengingat dari seluruh negara G20 Indonesia memiliki tingkat inflasi terbaik kedua setelah Jepang.
Kaitan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi ini menurut Tito, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai masalah inflasi daerah yang masih tinggi.
“Kita ingin memahami masalah di daerah-daerah yang masih tinggi, sehingga bisa diberikan bantuan,” imbuhnya.
Tito menghimbau seluruh kepala daerah memanfaatkan dengan baik momentum akhir tahun untuk melakukan intervensi semaksimal mungkin.
Di antaranya kata Tito, melalui mobilisasi pangan dan gelaran pangan murah. Ia juga meminta, pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi, seperti melalui subsidi transportasi.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan per 30 November baru 34,6 persen anggaran BTT Provinsi dan Kabupaten/Kota yang direalisasikan.
Maka itu, kata Tito, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro. Salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga.
