PeluangNews, Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Penilaian itu disampaikan mantan capres, Anies Baswedan saat menjadi keynote speaker dalam dialog kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).
Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” kata Anies.
Praktik pemerintahan hari ini, lanjutnya, terlalu berorientasi pada politik jangka pendek. Sistem yang dibangun pemerintah tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok.
Integritas, kata Anies, adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh.
“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu adalah keseharian dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam menjalankan keseharian, terutama mereka yang jadi panutan di negeri ini,” ujar dia.
Dikatakan pula, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat. Tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik, bukan sarana keadilan.
Selain soal moralitas birokrasi, Anies juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam ekonomi nasional, yang menurutnya memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan.
Dia mengemukakan masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau disebut underground economy, dan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara.
“Menurut saya, ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.
Dia menambahkan, sekitar seperempat aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat secara resmi. Padahal nilainya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan benar. []
