hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza
Ragam  

Angkutan Darat Tidak Terdampak Kenaikan Harga BBM

Jakarta (Peluang) : Pemerintah telah menyediakan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Kompensasi ini juga akan diberikan untuk transportasi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

“Total bantalan sosial untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Salah satu bantalan sosial yang diberikan tersebut yaitu dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek dan nelayan, serta perlindungan sosial. Bantuan subsidi tersebut akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

“Bantuan yang dibayarkan oleh pemda menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun,” kata Menkeu.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menambahkan, pemerintah akan melakukan mitigasi tarif angkutan laut dan darat terkait rencana kenaikan BBM. Namun ia memastikan, kenaikan harga BBM tidak akan memberikan dampak pada tarif angkutan darat.

“Laut dan darat tentu terdampak, kita akan lakukan mitigasi. Tapi darat kan sudah dinyatakan kendaraan umum tidak dikenakan kenaikan tarif. Jadi, yang di darat relatif tidak terdampak,” kata Budi.

Terkait angkutan udara menurutnya, meskipun harga BBM akan mengalami kenaikan, tapi harga avtur tetap. “Ini bagian dari balancing adanya kenaikan BBM. Satu sisi BBM naik, inshallah avtur akan tetap, dan tarif murah bisa dilakukan,” jelas mantan Direktur Utama PT.Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Menurutnya,pemerintah telah berusaha mengingatkan masyarakat penerbangan agar melakukan efisiensi, inovasi dan kampanye promosi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membantu menurunkan tarif tiket pesawat.

“Kita minta kepada pemda-pemda membantu untuk mengatur memberikan subsidi. Tapi subsidi itu bukan subsidi, tetapi guarantee occupancy di atas 60 persen,” tandasnya. (S1).

pasang iklan di sini