Rencana Bulog impor beras sebenarnya tak perlu, sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Bukankah Kementerian Pertanian sudah bilang pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.
UNTUK pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP), Perum Bulog menyarankan impor. Bahkan harus segera dilakukan. “Pasalnya, stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton,” ujar Dirut Bulog, Budi Waseso.
Pihaknya sudah mengumpulkan semua penggilingan dengan mitra. “Yang tadinya sudah disepakati sampai Desember 2022, kita bisa serap 500 ribu ton sudah ada kontraknya, sampai hari ini kita hanya mampu menyerap 92 ribu ton,” tutur Buwas. CBP menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.
Buwas mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan ataupun petani. Walhasil, stok CBP saat ini di gudang Bulog hanya 651 ribu ton. Padahal, targetnya 1,2 juta ton. Jadi, jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini 625 ribu ton beras di dalam negeri. Pihaknya menyebut sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara—dengan menyimpan stok 500 ribu ton beras komersial di luar negeri.
Kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena jumlah produksi yang menurun. Penyebabnya perubahan cuaca sehingga gagal panen di sejumlah wilayah. “Selain ada anomali cuaca, di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga memengaruhi jumlah padi yang akan panen,” tutur Buwas.
Kenaikan harga beras atau gabah sejak Juli 2022 hingga saat ini. Kenaikan harga tersebut, ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, terjadi karena ongkos produksi meningkat lantaran kenaikan harga pupuk termasuk imbas kenaikan harga BBM. Sebelumnya Bulog membeli beras atau gabah level medium untuk CBP seharga Rp8.300 per kg di tingkat produsen. Saat ini Bulog sudah menaikkan harga pembelian menjadi Rp8.800 per kg, tetapi produsen baru mau menjual di harga Rp8.900.
Rencana Bulog impor beras Bulog itu tak perlu, sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengingatkan, Kementerian Pertanian sendiri beberapa waktu lalu mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.
Lalu, jika mengacu pada Perpres tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanya pasokan yang ada di gudang BUMN=. Padahal, Bulog seharusnya juga menghitung pasokan beras yang ada di pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Tewrmasuk cadangan beras yang ada di masyarakat.
“Belum (tidak) dihitungnya cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat memunculkan spekulasi. Betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jika tidak ada penjelasan, berarti tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat,” ujar Henry.
Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal, mandatnya, Bapanas (Badan Pangan Nasional) yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog. “Jadi, Bapanas belum melakukan otoritasnya. Inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur. Polemik impor atau tidak impor beras sebetulnya tak perlu terjadi. Mestinya, Bapanas yang berada di barisan terdepan untuk mengatasi problematik seperti ini,” kata Henry Saragih.●
