Peluang news, Jakarta – Meskipun periode kampanye telah berlangsung sejak Senin (27/11/2023) lalu, namun para pelaku UMKM, khususnya di bidang konveksi belum mendapatkan dampak yang cukup tinggi hingga saat ini.
Padahal, penjualan barang-barang atau alat peraga kampanye seperti baliho, kaos/kemeja/jaket, topi, dan sebagainya biasanya memberikan dampak yang sangat positif terhadap UMKM.
Bahkan, penjualan produk-produk untuk kampanye pada Pemilu 2024 ini mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 90 persen.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Yulius menyampaikan, terdapat sejumlah alasan atau penyebab dari penurunan penjualan itu.
Adapun sejumlah alasan tersebut yang pertama yaitu, para partai peserta Pemilu berkemungkinan telah melakukan pemesanan produk-produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.
“Kedua, jangka waktu pemilu yang lebih singkat yakni 2,5 bulan juga menjadi alasan, karena periode sebelumnya 6 bulan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor KemenKopUKM, Senin (8/1/2024).
Kemudian, harga penjualan produk di online dinilai lebih murah dan adanya dugaan impor juga menjadi alasan penurunan tersebut.
Lalu, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online juga membuat para peserta pemilu sebagian besar mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial atau buzzer bahkan Influencer untuk kampanyenya.
“Selain itu, peserta Pemilu saat ini juga lebih memilih membagikan sembako atau uang tunai dibandingkan dengan membagi-bagikan kaos seperti periode Pemilu sebelumnya,” ujarnya.
Berkaca dari situasi tersebut, Yulius menuturkan, pihaknya tengah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye kali ini bisa memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di tanah air.
Ia memaparkan, upaya-upaya itu dilakukan dengan cara mendorong partai politik/calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
Kemudian, mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital.
Lalu, menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu dengan berkoordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di Indonesia.
“Dengan demikian, seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan ekonomi secara signifikan kepada para pelaku UMKM. Bahkan, hal itu dapat secara nyata memberikan keberpihakan kepada UMKM dan juga membantu promosi serta meningkatkan penjualan dan keberlangsungan UMKM di tanah air,” tuturnya.
