hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

Aksi Protes Warnai Diskusi Bedah “Buku Hitam Prabowo Subianto” di Kota Padang

Peluang News, Padang – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuntut rakyat yang sudah memiliki hak pilih untuk ikut menyukseskannya. Namun, sebelum pilpres berlangsung pada 14 Februari mendatang, pemilih disarankan terlebih dahulu untuk melihat rekam jejak para calon presiden.

diskusi bedah buku jejak hitam prabowo subianto
Diskusi bedah buku Jejak Hitam Prabowo Subianto | Foto: Istimewa

Hal itu diperlukan agar rakyat tidak salah pilih karena pilpres sangat menentukan arah Indonesia ke depan.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2024 ada tiga capres yang akan berkontestasi. Mereka adalah Anies Baswedan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo nomor urut 3.

Terkait rekam jejak capres, sejumlah komponen pemuda dan aktivis mahasiswa menggelar Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto: Catatan Kelam Reformasi ’98 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Senin (22/1/2024) di Kafe Pagi Tepi Pantai, Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatra Barat.

Kegiatan bedah buku ini tidak berjalan mulus. Sekelompok pemuda memprotes dan menyampaikan agar kegiatan bedah buku tersebut dihentikan.

Menurut para pemrotes, kegiatan bedah buku tersebut bagian dari kampanye terselubung dan bagian dari “kampanye hitam” kepada paslon capres dan cawapres tertentu.

Kegiatan bedah buku itu menghadirkan Azwar Furgudyama, Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto, Akademisi Sosial Politik dan Kebijakan, Aktivis HAM, Pegiat Demokrasi dan Pemilu dan Aktivis Milenial.

Sementara peserta diskusi sejumlah elemen aktivis mahasiswa lintas organisasi dan sejumlah pejuang kemanusian dan keadilan lainnya. Turut hadir juga, perwakilan mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Azwar Furgudyama, Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto menantang para pemrotes agar membantah keterlibatan Prabowo Subianto seperti terungkap dalam salinan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Putra asli kelahiran tanah Minang itu dengan suara lantang menegaskan, “Saya menantang pihak-pihak yang merasa dirugikan dari buku ini, agar membantah sejumlah data dan fakta terhadap keterlibatan Prabowo pada penculikan aktivis ’98 dan dalang di balik kerusuhan Mei ’98 di era Orde Baru.”

Walaupun diprotes dan diarahkan agar kegiatan bedah buku ini dibubarkan, namun panitia penyelenggara tetap melangsungkan kegiatan hingga selesai.

Azwar menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya.

“Publik harus tahu bahwa Prabowo Subianto secara faktual dan tidak bisa dibantah oleh sejarah di negara ini adalah orang satu-satunya petinggi militer pada1998 yang dipecat dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itu yang masyarakat Indonesia hari ini harus tau,” jelas Azwar.

Menurut Azwar, buku ini bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu. Tapi, ini merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan. Ia menuturkan, bahwa tidak ingin Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki sejarah kelam masa lalu.

Azwar mengakui, pada Pemilu 2014 dan 2019 dirinya mendukung Jokowi. Tujuan dukungan tersebut, agar mengalahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM yang menculik kawan-kawannya di tahun ’98.

Sarah Azmi, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Sumatra Barat (PBHI) menuturkan, pihaknya sangat konsen pada isu HAM. 

Banyaknya kasus pelanggaran HAM di Sumatra Barat dinilainya dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tidak mempertimbangkan kemanusian dan HAM.

Bahkan, kata Sarah, pada konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, sejauh ini negara seolah-olah membiarkan pelaku pelanggar HAM dan kekuasan masih membiarkannya untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Dr. Muhammad Jamil mengungkapkan akhir-akhir ini harus diakui ketakutan terjadi juga di kalangan akademis.

“Negara yang menganut sistem demokrasi semestinya tidak takut dalam berpendapat. Karena demokrasi tidak mengenal ancaman dan bahkan teror kepada publik,” kata Jamil.

Buku hitam Prabowo ini, kata Jamil, tidak bermasalah. Karena memang berbasis data-data dan sejumlah informasi penting yang sangat akurat. Maka, buku ini layak untuk dibaca oleh publik. Karena sejauh ini, buku hitam ini belum ada yang membantah. (Yth)

pasang iklan di sini