PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan, aksi premanisme masih menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya biaya operasional dalam proyek investasi di Indonesia.
Hambatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah agar investor tidak ragu menanamkan modalnya.
“Di negara kita ada satu isu cukup signifikan yang memberikan kontribusi sangat besar dalam dunia investasi, adalah kegiatan premanisme,” kata Todotua dalam agenda Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Menurut dia, biaya tambahan akibat aksi premanisme dapat menyumbang 15 hingga 40% terhadap cost of investment dan cost of production proyek.
“Penanganan masalah ini penting untuk menjaga kondusivitas investasi di Indonesia,” kata dia.
Dia mencontohkan, kasus aksi meminta ‘jatah’ oleh organisasi masyarakat (ormas) di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat, yang sempat viral.
Pemerintah langsung menindak tegas para pelaku, sehingga aksi serupa kemudian turun drastis.
“Saya tiap minggu mendapat laporan. Hampir semua kapolda yang menangani investasi strategis di DKI, Jawa Barat, dan Cilegon kami pantau. Kami ingin melihat langsung karena dampaknya cukup besar,” ucap Todotua.
Menurut dia, negara harus hadir memberikan kepastian bagi investor sekaligus memastikan ruang bagi pelaku usaha lokal.
Dia mengingatkan bahwa tujuan investasi adalah membuka siklus ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja. Sepanjang 2024, realisasi investasi telah menghasilkan sekitar 2,5 juta tenaga kerja baru.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar juga mengakui bahwa aksi premanisme masih menjadi gangguan serius di kawasan industri manufaktur.
Daerah-daerah rawan bisa dipetakan secara rinci, baik di Jawa maupun luar Jawa.
“Kalau bicara di kantong-kantong kegiatan industri manufaktur tentunya memang di daerah Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur,” ujar Sanny dalam keterangannya di Jakarta.
Kawasan industri baru seperti Subang, Jawa Barat, mulai resah karena aksi preman. Gangguan serupa juga dirasakan pelaku usaha di Batam, Kepulauan Riau.
Pada Kamis (6/3/2025), PeluangNews memberitakan bahwa aktivitas ormas di Indonesia dikeluhkan para pengusaha dan investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air.
Menurut Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, aktivitas ormas menghambat industri mebel di Indonesia.
Kondisi ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dalam pertumbuhan industri mebel.
“Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal seperti itu (ormas), seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut,” kata Abdul di acara Indonesia International Furniture Expo 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta.
Dia menambahkan gangguan ormas lebih dirasakan industri mebel berskala besar. HIMKI pun meminta pemerintah menertibkan aktivitas ormas. []
